Premanisme berkedok ormas menjadi target operasi besar-besaran Polri sejak Mei 2025. Ribuan pelaku pemerasan dan intimidasi yang menyamar sebagai anggota organisasi masyarakat (ormas) kini meringkuk di tahanan, dari Subang hingga Kalimantan Tengah. Dukungan Presiden Prabowo Subianto mendorong Polri, TNI, dan BIN bersinergi untuk menciptakan iklim investasi yang aman. Apa hasil operasi ini, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Yuk, simak!
Operasi Polri: 3.326 Kasus Premanisme Dituntaskan
Sejak 1 Mei 2025, Polri melancarkan operasi kewilayahan serentak untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa Polri menuntaskan 3.326 kasus, seperti Kompas.com melaporkan. Selain itu, kasus menonjol mencakup penangkapan sembilan pelaku di kawasan industri Subang oleh Polres Subang. Polresta Tangerang juga menangkap 85 preman di Tangerang, sementara Polda Kalimantan Tengah memanggil Ketua GRIB Kalteng terkait penutupan PT Bumi Asri Pasaman.
Aksi Premanisme yang Meresahkan
Aksi premanisme ini sering melibatkan pemerasan, intimidasi, dan pengelolaan lahan ilegal. “Mereka memaksa kelola lahan dan uang parkir, ini meresahkan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Misalnya, oknum ormas menuntut “jatah” THR dari perusahaan tanpa hubungan kerja, membebani arus kas pengusaha. Akibatnya, Kadin Indonesia menyebut praktik ini sebagai isu nasional yang mengganggu iklim investasi. Oleh karena itu, Polri gencar mengedukasi masyarakat agar waspada terhadap modus-modus ini.
Sinergi TNI, Polri, dan BIN
Polri bekerja sama dengan TNI dan BIN dalam operasi ini. Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menegaskan bahwa TNI menindak prajurit aktif yang terlibat premanisme. “Kami bersinergi dengan Polri dan BIN untuk menjaga keamanan masyarakat,” katanya dalam Rakornis Puspom TNI, 7 Mei 2025. Meski begitu, Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme, yang melibatkan kementerian, Kejaksaan Agung, dan BSSN, memperkuat penanganan ormas bermasalah. Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan, “Tidak ada toleransi untuk aksi yang menghambat investasi.”
Dampak pada Iklim Investasi
Premanisme berkedok ormas tidak hanya mengacauk ketertiban, tetapi juga stabilitas ekonomi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa operasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan melindungi dunia usaha dari pemerasan. “Kami tangkap semua pelaku viral,” katanya pada 9 Mei 2025. Selain itu, investor kini merasa lebih aman, terutama di kawasan industri seperti Subang dan Bekasi. Kadin mendorong pembentukan posko pengaduan untuk pengusaha yang jadi korban, memperkuat perlindungan.
Langkah ke Depan: Hukum dan Edukasi
Meski begitu, tantangan masih ada. DPR memperingatkan bahwa ormas berperilaku premanisme bisa memicu pemberontakan jika dibiarkan. Polri mengusulkan pencabutan izin ormas yang terbukti melanggar, seperti Irjen Sandi Nugroho sampaikan. Selain itu, Polri meningkatkan sosialisasi melalui hotline 110 agar masyarakat melapor. “Kami ajak pelaku usaha waspada terhadap pemerasan,” ujar Trunoyudo. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan ketertiban.
Bersama Lawan Premanisme!
Operasi Polri melawan premanisme berkedok ormas menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keamanan dan mendukung ekonomi. Dengan ribuan pelaku ditangkap dan sinergi lintas instansi, Indonesia menuju iklim investasi yang lebih aman. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah Polri ini? Tulis di kolom komentar dan ikuti berita terbaru di situs kami!
