Halo Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan menunda kunjungan kerja ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang semula dijadwalkan pada 14–15 Januari 2026. Penundaan ini diumumkan secara resmi oleh Sekretariat Wakil Presiden pada Selasa 14 Januari 2026 sore. Alasan utama berasal dari pertimbangan keamanan setelah menerima laporan intelijen terbaru. Keputusan ini langsung memicu berbagai reaksi dari masyarakat Papua, pemerintah daerah, hingga pengamat politik nasional. Berikut penjelasan lengkapnya.
Kronologi Penundaan yang Semula Sudah Siap Sempurna
Kunjungan Gibran ke Yahukimo sebenarnya sudah dipersiapkan matang sejak akhir Desember 2025. Agenda utama mencakup peninjauan program ketahanan pangan, penyaluran bantuan sosial, serta dialog langsung bersama tokoh adat dan masyarakat setempat. Rencana ini menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mempercepat pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
Namun pada malam 13 Januari 2026, Setwapres menerima laporan intelijen terbaru dari aparat keamanan gabungan TNI-Polri. Laporan tersebut mengindikasikan adanya potensi gangguan keamanan di beberapa titik jalur menuju Yahukimo karena aktivitas kelompok bersenjata yang belum sepenuhnya terkendali. Setwapres kemudian menggelar rapat terbatas dengan Kemenko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri pada pagi harinya. Setelah evaluasi mendalam, mereka memutuskan untuk menunda kunjungan hingga situasi benar-benar aman.
Sekretaris Wakil Presiden Fadlansyah menyatakan, “Keputusan ini murni pertimbangan keamanan. Keselamatan Pak Wapres dan seluruh rombongan menjadi prioritas utama. Kami akan jadwalkan ulang kunjungan secepatnya setelah kondisi kondusif.”
Alasan Keamanan yang Menjadi Pertimbangan Pokok
Laporan intelijen menyebutkan beberapa potensi risiko di Yahukimo, antara lain aktivitas kelompok bersenjata yang masih sporadis di wilayah pegunungan, ancaman sabotase terhadap infrastruktur jalan menuju lokasi kunjungan, serta potensi demo besar dari kelompok masyarakat yang menuntut penyelesaian kasus HAM masa lalu.
Pemerintah menilai risiko tersebut terlalu tinggi untuk kunjungan presiden/wapres. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa TNI-Polri akan terus melakukan operasi pengamanan dan pemetaan ancaman di wilayah Papua Pegunungan. “Kami tidak ingin ada insiden yang mengganggu kunjungan presiden. Keamanan adalah nomor satu,” tegasnya.
Respons Pemerintah Daerah Yahukimo dan Tokoh Adat
Bupati Yahukimo John Richard Banua sangat memahami keputusan tersebut. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah dan tokoh adat siap menyambut kunjungan Gibran kapan pun waktu yang tepat. “Kami menghargai prioritas keselamatan Pak Wapres. Yahukimo tetap menunggu dengan tangan terbuka,” kata Bupati John.
Tokoh adat dari suku Dani dan Lani juga menyampaikan dukungan penuh. Mereka berharap penundaan ini tidak mengurangi komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan di Yahukimo, terutama infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Dampak Penundaan ke Program Kerja Wapres di Papua
Penundaan ini membuat agenda Wapres Gibran di Papua Pegunungan tertunda sementara. Namun Setwapres menegaskan bahwa program-program seperti bantuan ketahanan pangan, beasiswa pendidikan, dan infrastruktur tetap berjalan melalui kementerian terkait. Tim Wapres akan terus berkoordinasi dengan Pemda Yahukimo untuk memastikan program berjalan lancar meski kunjungan ditunda.
Penundaan ini juga memicu spekulasi di kalangan masyarakat. Beberapa netizen mempertanyakan apakah ini menandakan bahwa situasi keamanan di Papua masih sangat rawan. Tagar #KeamananPapua dan #KunjunganGibranTunda sempat trending di X.
Implikasi Politik dan Keamanan ke Depan
Keputusan menunda kunjungan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran sangat hati-hati dalam urusan keamanan, terutama di wilayah Papua. Ini juga menjadi pesan bahwa keselamatan presiden/wapres adalah prioritas utama, bahkan jika harus mengorbankan agenda politik.
Di sisi lain, penundaan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok oposisi untuk mengkritik pemerintah bahwa keamanan di Papua masih belum terkendali. PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa penundaan ini menunjukkan pemerintah perlu lebih serius menangani akar masalah di Papua.
Harapan dan Langkah Selanjutnya
Pemerintah daerah Yahukimo berharap kunjungan Gibran bisa segera terlaksana setelah situasi keamanan dinyatakan aman. Tokoh adat juga berharap pemerintah pusat tetap berkomitmen penuh terhadap pembangunan di Papua Pegunungan.
