Jakarta, 9 Mei 2025 – Tuduhan Jokowi ijazah palsu kembali mengguncang jagat politik Indonesia. Pada Jumat (9/5/2025), keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi panggilan Bareskrim Polri dengan menyerahkan ijazah asli untuk diuji forensik. Langkah ini, yang diwakili oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, memicu pertanyaan besar: Akankah bukti ini mematahkan skandal atau justru memperpanjang kontroversi? Berikut fakta, kronologi, dan dampak dari kasus yang tengah menjadi perbincangan hangat.
Kronologi Skandal Jokowi Ijazah Palsu
Isu ini bermula dari laporan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada 9 Januari 2025, yang menuding ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak sah. Bareskrim Polri, melalui Direktorat Tindak Pidana Umum, langsung bergerak cepat. Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengungkapkan bahwa timnya telah memeriksa 31 saksi, termasuk pihak dari Yogyakarta dan Solo, serta mengumpulkan dokumen pembanding.
Pada 28 April 2025, penyidik memeriksa Damai Hari Lubis, anggota TPUA, dalam sesi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selama empat jam. Proses ini berlangsung profesional, menurut Lubis. Namun, tuduhan ini juga memicu laporan balik. Pada 24 April 2025, Roy Suryo dan dua individu lain (RS dan T) dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penyebaran hoaks terkait isu Jokowi ijazah palsu.
Bukti Ijazah Asli Diserahkan
Dalam respons yang mengejutkan, keluarga Jokowi menunjukkan sikap terbuka. Pada 9 Mei 2025, Wahyudi Andrianto mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan ijazah asli Jokowi. Dokumen ini akan diuji forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk memverifikasi keabsahannya. “Kami serahkan bukti untuk menjawab tuduhan,” ujar perwakilan keluarga, seperti dikutip dari postingan di X.
Penyidik kini fokus pada uji sahih formil dan materil dokumen. Hasil forensik diharapkan memberikan kejelasan apakah tuduhan ini berdasar atau hanya isu politik. Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung tanpa kesimpulan resmi.
Akar Tuduhan dan Kontroversi
Tuduhan Jokowi ijazah palsu bukanlah hal baru. Isu ini pertama kali muncul pada Pilpres 2014 dan kembali bergaung pasca-Pilpres 2024, di tengah polarisasi politik. TPUA mengklaim adanya ketidaksesuaian dalam dokumen pendidikan Jokowi, meskipun UGM telah berulang kali membenarkan bahwa Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985.
Pendukung Jokowi menilai tuduhan ini sebagai serangan politis untuk merusak reputasinya pasca-kepemimpinan. “Ini hanya upaya mengalihkan perhatian dari isu yang lebih besar,” kata seorang warga Jakarta, Budi (39), kepada HaloJakarta.id. Untuk konteks lebih lanjut, baca artikel kami tentang Dinamika Politik Pasca-Pilpres 2024.
Reaksi Publik di Media Sosial
Skandal ini memicu gelombang reaksi di media sosial. Seorang pengguna X menulis, “Jokowi serahkan ijazah asli, sekarang Bareskrim harus buktikan independensinya!” Sebaliknya, sebagian netizen mempertanyakan motif TPUA. “Mengapa isu ini terus diulang tanpa bukti kuat?” tanya akun lain. Sentimen publik terpecah antara yang menuntut transparansi dan yang melihat ini sebagai hoaks politik.
Di Jakarta, diskusi soal Jokowi ijazah palsu juga ramai di kalangan masyarakat. “Saya percaya Jokowi, tapi biarkan forensik yang bicara,” ujar Rina (45), seorang pedagang di Pasar Senen.
Langkah Hukum Selanjutnya
Penyelidikan kini bergantung pada hasil uji forensik Puslabfor. Jika ijazah terbukti asli, tuduhan TPUA bisa berujung pada laporan balik atas pencemaran nama baik. Sebaliknya, jika ditemukan kejanggalan, kasus ini berpotensi memasuki ranah hukum yang lebih serius. Pengacara Jokowi, Donny Tri Istiqomah, menegaskan kesiapan kliennya untuk memberikan keterangan lebih lanjut jika diperlukan.
Sementara itu, laporan terhadap Roy Suryo dan lainnya atas dugaan hoaks juga tengah diproses. Lechuman dari tim Advokat Public Defender menyatakan bahwa barang bukti telah diserahkan untuk mendukung laporan mereka. Untuk wawasan lebih lanjut, baca artikel kami tentang Proses Hukum Hoaks di Indonesia.
Dampak Politik dan Sosial
Kasus Jokowi ijazah palsu mencerminkan tensi politik yang masih kuat pasca-kepemimpinan Jokowi. Analis politik, Ani Soetjipto, menilai isu ini sebagai “senjata naratif” untuk melemahkan pengaruh Jokowi di panggung politik. “Ini bukan hanya soal ijazah, tetapi tentang pertarungan citra,” ujarnya.
Bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan terhadap figur publik dan independensi penegakan hukum. Apapun hasilnya, penyelidikan ini akan memengaruhi dinamika politik menjelang 2026, terutama di Jakarta sebagai pusat politik nasional.
Apa yang Bisa Dilakukan Pembaca?
Untuk tetap terinformasi tentang skandal ini, pertimbangkan langkah berikut:
-
Ikuti perkembangan kasus melalui sumber terpercaya seperti HaloJakarta.id.
-
Pahami konteks politik dengan membaca artikel kami tentang Isu Hoaks Politik.
-
Berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif, hindari menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
Pantau Pembaruan Terkini
Skandal Jokowi ijazah palsu masih jauh dari kata usai. Akankah bukti forensik memadamkan tuduhan, atau justru memicu babak baru? HaloJakarta.id akan terus memberikan pembaruan terkini.
