Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang pada Juni 2025 untuk membahas pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat, diwarnai kemarahan Seskab Teddy. Apa isi rapatnya? Simak analisis berikut!
Rapat Prabowo di Hambalang
Pada 9 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Menteri energi, kehutanan, dan lingkungan hidup turut hadir. Rapat ini mengulas pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Oleh karena itu, Prabowo menyoroti kerusakan lingkungan akibat tambang. Sementara itu, ia juga membahas proyek tanggul laut raksasa di Jakarta. Akibatnya, keputusan rapat ini menarik perhatian publik atas komitmen lingkungan pemerintah.
Isu Raja Ampat Mendominasi
Kerugian lingkungan sebesar Rp 300 triliun, lebih besar dari kasus PT Timah, memicu pencabutan IUP nikel di Raja Ampat. Empat perusahaan kehilangan izin karena melanggar UU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Selain itu, tambang menghasilkan sedimentasi yang merusak 30% terumbu karang di Pulau Gag, mengancam status Geopark UNESCO. Seorang pejabat menegaskan, “Raja Ampat adalah warisan dunia, bukan tambang.” Meskipun begitu, PT GAG Nikel terus beroperasi karena memenuhi reklamasi. Oleh karena itu, isu ini memicu perdebatan sengit.
Amarah Seskab Teddy
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menunjukkan kemarahan selama rapat. Ia menegur pejabat yang lamban menangani pelanggaran IUP. Teddy menekankan urgensi melindungi Raja Ampat dari kerusakan lebih lanjut. Sementara itu, suasana rapat memanas saat membahas keberlanjutan PT GAG Nikel. Akibatnya, sikap tegas Teddy mencerminkan komitmen pemerintah menegakkan aturan lingkungan. Meskipun begitu, ketegasannya memicu diskusi di media sosial, dengan ratusan ribu unggahan memuji langkah pemerintah. Oleh karena itu, momen ini menjadi sorotan.
Dampak Keputusan Rapat
Pencabutan empat IUP memengaruhi 1.500 pekerja tambang, memicu kekhawatiran sosial di Raja Ampat. Pariwisata, yang menyumbang Rp 150 miliar per tahun, berpotensi pulih melalui perlindungan lingkungan. Selain itu, keputusan ini menurunkan saham perusahaan tambang di BEI sebesar 2,3%. Meskipun begitu, publik mendukung langkah pemerintah, dengan 75% unggahan daring menyerukan pelestarian Geopark. Akibatnya, kebijakan ini memperkuat citra Prabowo sebagai pemimpin pro-lingkungan, namun menimbulkan tantangan ekonomi lokal.
Kondisi Kebijakan Saat Ini
Pemerintah mencabut empat IUP nikel di Raja Ampat, meninggalkan PT GAG Nikel sebagai satu-satunya operator. Perusahaan ini hanya merehabilitasi 10% lahan rusak. Pemerintah memerintahkan evaluasi IUP di pulau kecil. Kemendagri dan Kementerian LHK memimpin penyelidikan. Oleh karena itu, 30% terumbu karang Pulau Gag tetap terancam. Sementara itu, Prabowo meminta laporan mingguan tentang restorasi lingkungan. Meskipun begitu, kompensasi untuk pekerja terdampak belum tersedia. Akibatnya, kebijakan ini menunggu tindakan lanjutan.
Raja Ampat di Persimpangan
Rapat Prabowo di Hambalang menegaskan komitmen menyelamatkan Raja Ampat, diwarnai ketegasan Teddy. Dengan sengketa IUP berlanjut, akankah lingkungan terlindungi? Pantau perkembangan terbaru!
Ingin tahu lebih banyak tentang isu ini? Baca artikel tentang Konservasi Raja Ampat atau kunjungi situs HaloJakarta.id untuk update terkini.
