Polemik tambang nikel di Raja Ampat memicu protes karena ancaman kerusakan lingkungan pada kawasan Geopark UNESCO. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara untuk menunjukkan perhatian khusus. Apa responsnya, dan akankah ada solusi nyata? Simak analisis berikut!
Kondisi Terkini Polemik Tambang Nikel
Pada Juni 2025, tambang nikel di Raja Ampat menjadi sorotan. Greenpeace Indonesia mengungkap operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran. Menurut Tempo, aktivitas ini diduga melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Akibatnya, protes publik meningkat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Prabowo telah menerima laporan isu ini. “Beliau fokus pada kebaikan negara,” ujar Bahlil pada 5 Juni 2025. Namun, ia tidak merinci tanggapan presiden secara spesifik.
Faktor Pemicu Kontroversi
Beberapa elemen memperkeruh situasi. Pertama, Greenpeace mencatat 500 hektare hutan di Pulau Gag rusak. Selain itu, sedimentasi laut mengancam terumbu karang Raja Ampat. Kedua, pakar hukum Feri Amsari menilai izin tambang bertentangan dengan UU dan putusan MK. Meskipun begitu, Bahlil menyebut tambang berjarak 30–40 km dari zona wisata Piaynemo. Ketiga, tagar #SaveRajaAmpat trending di X dengan 800.000 postingan per 9 Juni 2025.
Respons Pemerintah dan Penghentian Sementara
Kementerian ESDM menghentikan operasi PT GAG Nikel mulai 5 Juni 2025 untuk verifikasi. Bahlil menegaskan IUP tambang berlaku sejak 2017 dengan Amdal resmi. Namun, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyegel empat perusahaan, termasuk PT GAG Nikel, karena sedimentasi dan pencemaran pesisir. Akibatnya, tekanan publik meningkat.
Selanjutnya, Prabowo menggelar rapat di Hambalang pada 9 Juni 2025 bersama Bahlil, Hanif, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sumber Tempo menyebut Prabowo berencana menghentikan tambang secara permanen.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Tambang nikel mengancam pariwisata Raja Ampat, yang menyumbang Rp 150 miliar per tahun dari 30.000 wisatawan. Sedimentasi dapat mengurangi kunjungan hingga 40%, menurut Asosiasi Wisata Selam. Akibatnya, usaha homestay dan jasa pemandu wisata terancam. Selain itu, komunitas adat di Pulau Gag terbelah. WALHI melaporkan 12 desa adat mengalami konflik internal karena tekanan perusahaan. Oleh karena itu, citra Raja Ampat sebagai destinasi ekowisata terancam. Sekitar 15% unggahan di X menyerukan boikot wisata.
Prospek ke Depan
Keputusan Prabowo akan menentukan nasib Geopark UNESCO Raja Ampat. UNESCO memperingatkan kerusakan dapat mencabut status Geopark. Menurut WALHI, 1.200 spesies karang dan 700 spesies ikan terancam punah dalam dekade ini. Oleh karena itu, Zenzi Suhadi menuntut pencabutan IUP PT GAG Nikel. Sementara itu, Dr. Yohanes Akwan dari Universitas Papua menyarankan melibatkan Dewan Adat Raja Ampat. Ia juga merekomendasikan restorasi hutan dan laut. Namun, investor tambang menanti kejelasan regulasi. Saham tambang di BEI turun 2,3% sejak polemik muncul. Jika tambang dihentikan, pemerintah harus mengompensasi 1.500 pekerja lokal.
Raja Ampat di Persimpangan
Polemik tambang nikel menguji komitmen pemerintah untuk lingkungan. Dengan sorotan global, langkah Prabowo akan menentukan masa depan Raja Ampat. Akankah “Sepenggal Surga” ini terselamatkan? Pantau perkembangannya!
Ingin tahu lebih banyak tentang isu lingkungan? Baca artikel tentang Konservasi Laut Indonesia atau kunjungi halojakarta.id untuk berita terbaru.
