Halo Jakarta – Polemik baru muncul di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP secara tegas melarang kadernya ikut serta atau memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu janji unggulan Prabowo-Gibran. Larangan ini langsung memicu reaksi keras dari Partai Amanat Nasional (PAN).
PDIP melalui Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa kader dilarang terlibat dalam program pemerintah yang dianggap belum memiliki payung hukum kuat. Sementara PAN justru melihat program MBG sebagai inisiatif rakyat yang seharusnya didukung semua partai – tanpa pandang bulu.
Alasan PDIP Larang Kader Ikut MBG
PDIP menegaskan sikap oposisi konstruktif. Menurut Hasto, program MBG belum memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Partai berlambang kepala banteng ini khawatir kader yang terlibat nantinya justru “dimanfaatkan” untuk kepentingan politik pemerintah.
“Kader PDIP dilarang ikut serta dalam program MBG karena program tersebut belum memiliki payung hukum yang jelas dan kuat. Kami tidak ingin kader kami dimanfaatkan,” tegas Hasto Kristiyanto.
PDIP juga menilai program ini masih dalam tahap perencanaan dan belum dijalankan secara resmi. Dengan demikian, partai ingin menjaga independensi kader agar tetap fokus mengkritisi jika ada kekurangan atau penyimpangan.
Respons PAN: “Jangan Politikkan Program Rakyat!”
PAN langsung memberikan tanggapan pedas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa program MBG adalah inisiatif untuk rakyat, bukan milik satu partai atau pemerintah semata.
“Kami justru mengajak semua partai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Ini program rakyat, bukan program partai tertentu. Jangan dipolitisasi,” ujar Zulkifli Hasan.
PAN menilai larangan PDIP sebagai sikap yang terlalu kaku dan tidak pro-rakyat. Menurut PAN, semua pihak seharusnya mendukung program yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan mengurangi stunting – terlepas dari siapa yang memimpin pemerintahan.
Konteks Program MBG & Polemik Politik
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu janji unggulan Prabowo-Gibran selama kampanye 2024. Program ini menargetkan anak sekolah dan balita dengan pemberian makanan bergizi gratis setiap hari sekolah. Anggaran awal mencapai triliunan rupiah dari APBN.
Namun, hingga Februari 2026, program ini masih dalam tahap persiapan dan uji coba di beberapa daerah. Belum ada Peraturan Presiden atau undang-undang khusus yang mengatur secara detail. PDIP memanfaatkan celah ini untuk menjaga jarak, sementara partai koalisi pemerintah seperti PAN, Gerindra, Golkar, dan Demokrat justru mendorong percepatan pelaksanaan.
Polemik ini mencerminkan dinamika politik awal pemerintahan Prabowo: PDIP tetap di posisi oposisi meski tidak lagi menjadi partai terbesar, sementara koalisi pemerintah ingin menunjukkan program langsung dirasakan rakyat.
Dampak & Implikasi Lebih Luas
Larangan PDIP bisa memengaruhi:
- Citra partai sebagai oposisi yang kritis vs tuduhan “tidak pro-rakyat”.
- Pelaksanaan program di daerah – kader PDIP di tingkat bawah sering jadi ujung tombak pelayanan publik.
- Persepsi publik terhadap MBG: apakah program ini benar-benar untuk rakyat atau hanya alat politik?
PAN dan koalisi pemerintah berharap semua pihak bisa memisahkan politik dari kepentingan rakyat. Jika program MBG sukses, itu akan jadi kemenangan bersama. Jika gagal, semua partai bisa saling tuding.
Apakah larangan PDIP terhadap kadernya ikut MBG tepat sebagai bentuk kontrol partai? Atau justru sikap yang terlalu politik dan merugikan rakyat? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar – isu ini menyangkut gizi anak bangsa dan cara partai berpolitik di era baru!
