PBB Cirebon naik 1000 persen, per 14 Agustus 2025. Oleh karena itu, warga protes tagihan Rp 65 juta. Selanjutnya, DPRD rencanakan revisi Perda. Meski begitu, Pemkot hadapi tekanan publik. Akibatnya, transparansi pajak jadi sorotan.
Warga Cirebon Protes Kenaikan PBB 1000%
Warga Cirebon tolak kenaikan PBB drastis, per 14 Agustus 2025. Tagihan melonjak dari Rp 6,2 juta ke Rp 65 juta. Paguyuban Pelangi pimpin aksi protes. Kebijakan Perda 2024 anggap bebankan rakyat. Warga minta tarif kembali ke 2023. Demonstrasi suarakan ketidakpuasan publik. Meski begitu, Pemkot janji evaluasi. Keadilan pajak jadi tuntutan utama.
Tagihan PBB Rp 65 Juta Guncang Warga
Tagihan PBB Rp 65 juta guncang warga. Darma Suryapranata alami kenaikan 1000 persen. Rumah di Siliwangi jadi sorotan protes. Warga lain hadapi kenaikan hingga 700 persen. Kebijakan Perda 2024 picu kemarahan. Paguyuban Pelangi desak tarif turun. Meski begitu, Pemkot kaji ulang pajak. Warga nantikan solusi cepat.
Pemkot Cirebon Janji Evaluasi Kebijakan PBB
Wali Kota Edo janji evaluasi kenaikan PBB. Kebijakan Perda 2024 mulai berlaku 2024, per 14 Agustus 2025. Edo akui pajak bebankan warga. Pemkot bahas solusi dengan DPRD. Revisi Perda masuk Prolegda 2025. Tarif maksimum 0,3 persen diusulkan. Meski begitu, warga tuntut tindakan cepat. Publik awasi langkah Pemkot.
DPRD Cirebon Rencanakan Revisi Perda 2024
DPRD Cirebon rencanakan revisi Perda 2024. Kenaikan PBB picu protes warga besar. Harry Gani usul tarif dasar 0,3 persen. Revisi masuk Prolegda November 2025. DPRD dorong simulasi tarif baru. Warga harap pajak lebih terjangkau. Meski begitu, proses revisi butuh waktu. Keadilan pajak jadi fokus utama.
Paguyuban Pelangi Pimpin Aksi Protes Warga
Paguyuban Pelangi pimpin protes warga Cirebon. Hetta Mahendrati tuntut tarif PBB 2023. Kenaikan 1000 persen anggap tak wajar. Warga berkumpul di Paguyuban suarakan aspirasi. Demonstrasi soroti ketidakadilan pajak. Pemkot hadapi tekanan massa. Meski begitu, dialog jadi solusi diharapkan. Warga nantikan kebijakan prorakyat.
Transparansi Pajak Jadi Tuntutan Utama
Transparansi pajak jadi fokus protes warga. Kenaikan PBB kurang sosialisasi ke publik. Warga minta Pemkot buka data pendapatan. Perda 2024 anggap tak adil. Demonstrasi desak kejelasan kebijakan. Publik inginkan pajak terjangkau. Meski begitu, Pemkot harus evaluasi cepat. Keadilan pajak pulihkan kepercayaan.
Ikuti Update Hukum di Berita Halo Jakarta
PBB Cirebon naik 1000%, warga protes keras. Oleh karena itu, pantau kabar terbaru di Berita Halo Jakarta. Tagihan Rp 65 juta guncang publik. Selanjutnya, DPRD rencanakan revisi Perda. Meski begitu, transparansi jadi sorotan. Akibatnya, publik harus tahu perkembangan. Ikuti Berita Halo Jakarta untuk update hukum.
PBB Cirebon memanas, ikuti Berita Halo Jakarta.
