Halo Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi berhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama 3 bulan karena pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor parah. Keputusan ini keluar melalui Surat Keputusan Mendagri pada Selasa 9 Desember 2025 di Jakarta. Mirwan harus bolak-balik ke Kemendagri untuk magang dan bimbingan ulang. Wakil Bupati Baital Mukadis langsung jadi Plt Bupati Aceh Selatan. Langkah ini ikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang tegur keras Mirwan karena tinggalkan daerah saat bencana. Apa latar belakang, proses hukum, reaksi, dan implikasinya? Berikut ulasan lengkap.
Latar Belakang Kasus yang Picu Kemarahan Nasional
Mirwan MS jadi sorotan setelah pergi umrah saat Aceh Selatan hadapi bencana dahsyat akhir November 2025. Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah tolak izin perjalanan Mirwan karena prioritas tangani bencana. Namun Mirwan tetap pergi dan baru kembali setelah bencana mereda. BNPB catat Aceh terdampak parah dengan 47 tewas dan 51 hilang. Warga Aceh Selatan protes keras karena bupati absen saat darurat. Partai Gerindra, partai pendukung Mirwan, langsung copot dia sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Ini langkah politik awal yang tunjukkan dukungan partai sudah hilang.
Presiden Prabowo Subianto ungkapkan kekecewaan di rapat koordinasi di Posko Terpadu Penanganan Bencana Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu malam 7 Desember 2025. Dengan nada setengah bercanda, Prabowo bilang pemimpin daerah jangan “lari” saat bencana. Ia langsung perintah Tito Karnavian ambil tindakan tegas, termasuk potong langsung kalau perlu. Pernyataan Prabowo langsung viral dan dukung tuntutan warga.
Proses Hukum yang Diikuti Keputusan Berhentian Sementara
Keputusan berhentikan sementara Mirwan ikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 Ayat 1 dan Pasal 77 atur perjalanan ke luar negeri tanpa izin jadi pelanggaran berat. Sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan jadi hukuman standar. Tito Karnavian tegaskan bahwa ini bukan pemecatan tetap, tapi kesempatan bimbingan ulang. Mirwan harus lapor bergantian ke Kemendagri untuk magang dan bina ulang. Tito bilang, “Nanti kita minta yang bersangkutan untuk selama 3 bulan nanti ya bolak-balik ke Mendagri untuk magang, kita bina kembali nanti yang bersangkutan.”
Wakil Bupati Baital Mukadis langsung dilantik jadi Plt Bupati Aceh Selatan melalui SK lain. Ia tangani tugas sehari-hari, termasuk koordinasi bencana dan rekonstruksi. Tito tambah bahwa umrah sunnah, tapi bantu rakyat saat bencana jadi ibadah utama. “Kalau umrah ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Sementara ini masyarakat, membantu rakyat, itu ibadah juga dan menurut saya ibadah yang utama gitu,” ujar Tito.
Irjen Kemendagri sedang selidiki sumber dana umrah Mirwan. Kalau dana negara atau korupsi, sanksi bisa lebih berat. DPRD Aceh Selatan bentuk tim khusus selidiki. Mereka rencana panggil Mirwan minggu depan untuk klarifikasi.
Reaksi Publik dan Partai Politik
Warga Aceh Selatan dukung penuh keputusan Tito. Mereka bilang bupati harus prioritaskan rakyat saat bencana. LSM WALHI Aceh soroti kelalaian lingkungan yang picu banjir. Partai Gerindra ambil langkah cepat copot Mirwan sebagai Ketua DPC Aceh Selatan pada 6 Desember 2025. Ketua Umum Prabowo Subianto dukung langkah ini. Ia bilang partai punya sense of humanity. Wakil Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda bilang proses politik pasti jalan. Ia beri contoh Gerindra yang sudah bertindak. “Saya yakin partai politik punya sense of politics dan sense of humanity soal ini,” ujar Rifqi.
Reaksi nasional campur aduk. Banyak yang puji Prabowo tegas, tapi ada yang kritik sanksi terlalu ringan. Tagar #CopotMirwanMS trending di X dengan 500 ribu tweet.
Dampak Bencana Aceh Selatan dan Peran Bupati
Bencana Aceh Selatan timpa 6 kecamatan dan 12 desa. Sebanyak 5.940 orang mengungsi ke 4 posko. Kerusakan infrastruktur parah: jalan nasional putus, 750 rumah rusak berat, 460 ha sawah tergenang, 35 ha kebun gagal panen, dan 70 ha tambak rusak. Tito Karnavian tekankan peran bupati sebagai ketua Forkopimda yang koordinasi TNI, Polri, jaksa, dan aparat pemerintahan daerah. Absennya Mirwan bikin koordinasi lambat, sehingga bantuan telat sampai.
Baital Mukadis sebagai Plt langsung gerak. Ia koordinasi dengan BNPB alokasikan Rp 2 triliun untuk rekonstruksi. Pemulihan prioritas: perbaiki jalan, bantu korban, dan cegah banjir susulan.
Implikasi Hukum dan Politik Jangka Panjang
Keputusan Tito jadi preseden. Pemimpin daerah kini waspada tingkatkan tanggung jawab saat bencana. DPRD Aceh Selatan proses politik lanjut: interpelasi atau hak angket. Kalau bukti kuat, DPRD bisa usul pemakzulan ke Mahkamah Kehormatan DPRD Aceh. Ini soroti konflik etik pemimpin. Umrah halal, tapi prioritas negara harus utama.
Kasus ini juga jadi pengingat buat pemerintah pusat. Perketat pengawasan daerah dan edukasi anti-kelalaian. Prabowo yang janji tata pemerintahan lebih baik harus tunjukkan komitmen.
Respons Gubernur Aceh dan LSM Lokal
Gubernur Muzakir Manaf puji keputusan Tito. Ia bilang izin umrah sudah ditolak karena prioritas bencana. LSM WALHI Aceh tuntut audit izin tambang di Aceh Selatan yang picu deforestasi. Mereka bilang banjir bandang akibat hutan gundul. WALHI harap Plt Baital lebih tanggap lingkungan.
Warga Aceh Selatan berharap pemulihan cepat. Mereka bilang bupati baru harus hadir saat darurat, bukan tinggalkan daerah.
Kasus Mirwan MS jadi pelajaran pahit. Pemimpin daerah harus prioritaskan rakyat. DPRD dan Kemendagri tunjukkan komitmen akuntabilitas.
