Polemik ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali ramai. Mahfud MD, pakar hukum tata negara, angkat bicara. Ia sebut isu ini tak goyahkan ketatanegaraan. “Negara tak bubar karena ijazah,” ujar Mahfud di YouTube resminya. Publik berhak minta transparansi, tapi hukum jamin kepastian. Fenomena Mahfud MD ijazah Jokowi ini picu debat sengit. Apa kata Mahfud? Bagaimana dampaknya? Berikut ulasan lengkap.
Mahfud: Ijazah Tak Ubah Keputusan Negara
Mahfud tegas: ijazah Jokowi, asli atau tidak, tak batalkan keputusan presiden. “Kontrak internasional tetap sah,” katanya di seminar UII, 24 April 2025. Asas kepastian hukum lindungi kebijakan, seperti Pemilu 2024. “Jika ijazah palsu, itu urusan pidana, bukan negara,” ujarnya. Postingan @kompascom di X sebut Mahfud sarankan UGM hanya klarifikasi. Oleh karena itu, fokus hukum penting.
Publik Berhak Tahu Kebenaran
Mahfud dukung transparansi. “Rakyat boleh tanya ijazah,” katanya di siniar Terus Terang, 16 April 2025. UU Keterbukaan Informasi Publik izinkan publik minta dokumen. Jika Jokowi tolak, Komisi Informasi bisa adili. “Keputusannya mengikat,” tegas Mahfud. @geloraco di X soroti hak publik ini. Namun, UGM tak wajib buka data pribadi. Akibatnya, polemik berlanjut.
Baca tentang UU Keterbukaan Informasi Publik.
Polemik Ijazah: Dari Font hingga Gugatan
Isu ijazah Jokowi mencuat sejak 2019. Terbaru, Rismon Sianipar klaim font Times New Roman di skripsi Jokowi tak ada di era 1980-an. UGM bantah: Jokowi lulus 1985. Tiga gugatan ke pengadilan, semua dimenangkan Jokowi. “Fitnah,” ujar kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan. @tribunnews di X sebut Mahfud ingatkan pembuktian di pengadilan. Selain itu, gugatan salah alamat.
Dampak Polemik di Indonesia
Mahfud sebut polemik ini tak bermanfaat besar. “Hanya soal moralitas,” katanya, 6 Mei 2025. @democrazymedia di X setuju: tak untungkan negara. Indonesia fokus pada ekonomi dan politik pasca-Jokowi. Namun, isu ini polarisasi publik. “Jangan cederai logika konstitusi,” ujar Mahfud. Oleh karena itu, hukum pidana lebih tepat ketimbang gugat perdata.
Baca tentang Hukum Tata Negara.
Tips Hadapi Isu Hoaks
Ingin bijak tanggapi isu? Ikuti tips ini:
-
Cek sumber: Pastikan berita dari media terpercaya.
-
Pahami hukum: Pelajari UU KIP dan asas kepastian hukum.
-
Hindari emosi: Jangan terpancing hoaks di medsos. “Jangan ngelantur,” ujar Mahfud soal isu liar. Hukum harus jadi pegangan.
Jalan ke Depan
Mahfud MD ijazah Jokowi tunjukkan pentingnya transparansi dan hukum. Jokowi laporkan tuduhan ke Polda Metro Jaya, 30 April 2025. Publik tunggu kejelasan. Ikuti berita di HaloJakarta.id. Sebar info hukum cerdas. Bersama, wujudkan diskusi publik yang sehat!
