Kritik Tajam Atas Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

Kritik Tajam Atas Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto

Prabowo beri abolisi Tom Lembong, amnesti Hasto, 31 Juli 2025. BEM SI dan pakar hukum kritik keras keputusan itu. Oleh karena itu, mereka anggap keputusan politis. Selanjutnya, pemerintah sebut demi persatuan. Meski begitu, publik pertanyakan demokrasi. Ikuti Berita Halo Jakarta.

BEM SI: Keputusan Prabowo Ancam Demokrasi

Abolisi dan amnesti jinakkan oposisi?

Bacaan Lainnya

Pakar Hukum Kritik Abolisi untuk Korupsi

Hibnu Nugroho anggap korupsi bukan politik, per 1 Agustus 2025, per tempo.co. Oleh karena itu, ia tolak abolisi Tom Lembong. Selanjutnya, amnesti Hasto tak pantas. Meski begitu, ia akui hak presiden. Akibatnya, utang budi muncul. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Chudry Sebut Prabowo Kejar Stabilitas

Chudry Sitompul nilai keputusan politis, per 31 Juli 2025. Oleh karena itu, Prabowo redam ketegangan pasca-Pemilu. Selanjutnya, abolisi Tom belum inkracht. Meski begitu, motif rekonsiliasi kuat. Akibatnya, publik pertanyakan keadilan. Ikuti Berita Halo Jakarta.

BEM SI Soroti Ancaman Oligarki Politik

BEM SI anggap keputusan ciptakan oligarki, per 1 Agustus 2025. Oleh karena itu, mereka khawatir ruang kritik menyempit. Selanjutnya, oposisi melemah. Meski begitu, pemerintah sebut persatuan. Akibatnya, demokrasi terancam. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Pemerintah Sebut Persatuan Jadi Tujuan

Supratman sebut persatuan alasan utama, per 31 Juli 2025. Oleh karena itu, HUT RI ke-80 jadi momentum. Selanjutnya, Prabowo kejar kondusivitas politik. Meski begitu, kritik tetap mengalir. Akibatnya, transparansi jadi kebutuhan. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Tom Lembong Bebas Lewat Keputusan Abolisi

Tom Lembong bebas via abolisi, per 1 Agustus 2025. Warganet soroti kejanggalan kasus di X. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Hasto Terima Amnesti Bersama 1.116 Orang

Hasto terima amnesti bersama 1.116 terpidana, per 31 Juli 2025. Warganet debatkan motif politik di X. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Publik Pertanyakan Keadilan Hukum Negara

Keputusan Prabowo picu pro-kontra, per 1 Agustus 2025. Oleh karena itu, antikorupsi soroti preseden buruk. Selanjutnya, publik pantau Keppres. Meski begitu, pemerintah tegaskan konstitusional. Akibatnya, keadilan jadi sorotan. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Ikuti Berita Halo Jakarta untuk Update Politik

Prabowo hadapi kritik atas abolisi dan amnesti. Ikuti Berita Halo Jakarta untuk kabar terbaru. Oleh karena itu, pantau pro-kontra kebijakan. Selanjutnya, dampak demokrasi jadi perhatian. Meski begitu, persatuan tetap tujuan. Akibatnya, publik harus tahu. Ikuti Berita Halo Jakarta.

Keputusan Prabowo picu debat, ikuti Berita Halo Jakarta.

Pos terkait