Kasus Korupsi Kredit Sritex mengguncang sektor perbankan. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga tersangka, termasuk mantan petinggi Bank DKI dan Bank BJB, atas penyalahgunaan kredit senilai Rp 692,98 miliar kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Kredit macet ini, yang seharusnya untuk modal kerja, justru digunakan untuk bayar utang dan beli aset. Total utang Sritex mencapai Rp 3,58 triliun, menyeret puluhan bank. Bagaimana kasus ini terbongkar, dan apa dampaknya bagi keuangan negara? Simak ulasan berikut!
Awal Mula Kasus: Kredit Jumbo yang Bermasalah
Sritex, raksasa tekstil yang kini pailit, mengajukan kredit besar pada 2020. Bank DKI memberikan Rp 149 miliar, sedangkan Bank BJB mengucurkan Rp 543 miliar. Namun, dana ini tidak digunakan untuk modal kerja. Direktur Penyidikan Kejagung, Abdul Qohar, mengungkap dana tersebut mengalir untuk melunasi utang dan membeli tanah. Akibatnya, kredit macet, menyebabkan kerugian negara Rp 692,98 miliar. Oleh karena itu, Kejagung memeriksa 46 saksi dan satu ahli untuk mengungkap pelanggaran. Karena ini, kasus ini menjadi sorotan publik.
Siapa Tersangka di Balik Korupsi?
Kejagung menetapkan tiga tersangka:
- Iwan Setiawan Lukminto: Eks Dirut Sritex (2005–2022), kini Komisaris Utama, diduga mengarahkan penyalahgunaan dana.
- Zainuddin Mappa: Eks Dirut Bank DKI (2020), memberikan kredit tanpa analisis memadai.
- Dicky Syahbandinata: Pemimpin Divisi Korporasi Bank BJB (2020), melanggar prosedur kredit.
Misalnya, Sritex hanya mendapat rating BB- dari Moody’s, menandakan risiko gagal bayar tinggi. Meski begitu, kedua bank tetap menyetujui kredit tanpa jaminan memadai. Dengan demikian, pelanggaran prosedur ini memicu kerugian besar. Sementara itu, ketiganya ditahan di Rutan Salemba hingga 9 Juni 2025.
Penyalahgunaan Kredit: Fakta Mengejutkan
Penyelidikan Kejagung mengungkap fakta mencengangkan. Kredit dari Bank DKI dan BJB tidak memenuhi standar perbankan. Contohnya, tersangka tidak melakukan analisis risiko sesuai UU Perbankan No. 10/1998. Selain itu, dana kredit dialihkan untuk keperluan non-produktif, seperti pembelian aset tanah. Akibatnya, aset Sritex tidak cukup menutupi utang karena nilainya lebih kecil dari kredit. Oleh karena itu, pengadilan menyatakan Sritex pailit pada 2024. Karena ini, Korupsi Kredit Sritex menyingkap lemahnya pengawasan bank.
Respons Bank: Komitmen Dukung Hukum
Bank DKI dan BJB bereaksi cepat. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menegaskan pihaknya mendukung proses hukum. Ia menjanjikan kerja sama penuh dengan Kejagung, menyediakan data untuk penyidikan. Sementara itu, Bank BJB menegaskan komitmen pada tata kelola perusahaan yang baik. Meski begitu, kepercayaan publik terhadap kedua bank tergerus. Contohnya, warganet di X menyuarakan kekecewaan atas lemahnya pengawasan. Dengan demikian, kedua bank harus memperbaiki sistem internal untuk mencegah kasus serupa.
Dampak Luas: Keuangan Negara dan Buruh
Kasus ini merugikan keuangan negara hingga Rp 692,98 miliar. Total utang Sritex Rp 3,58 triliun melibatkan Bank Jateng (Rp 395 miliar), sindikasi BNI, BRI, LPEI (Rp 2,5 triliun), dan 20 bank swasta. Selain itu, ribuan buruh Sritex menjadi korban. Said Iqbal dari KSPI menuntut keadilan, menyoroti THR dan pesangon yang belum dibayar. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya soal uang, tetapi juga nasib pekerja. Karena ini, pemerintah harus menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan buruh.
Langkah Hukum dan Pencegahan
Kejagung mengenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OJK mendorong bank memperketat prosedur kredit. Beberapa langkah pencegahan:
- Perkuat analisis risiko sebelum menyetujui kredit.
- Terapkan prinsip kehati-hatian perbankan.
- Tingkatkan pengawasan internal bank.
- Libatkan auditor independen untuk kredit besar.
Sementara itu, masyarakat dapat melaporkan kecurigaan korupsi ke KPK atau Kejagung. Dengan demikian, kolaborasi lintas pihak mencegah korupsi berulang.
Menuju Transparansi Perbankan
Korupsi Kredit Sritex mengguncang kepercayaan pada sektor perbankan. Dengan tiga tersangka ditahan dan kerugian negara terungkap, Kejagung menunjukkan komitmen menegakkan hukum. Namun, nasib buruh dan kepercayaan publik menuntut solusi menyeluruh. Apa pandangan Anda tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar dan ikuti kabar terbaru di situs kami!
