Halo Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan yang langsung jadi perbincangan nasional, Senin (25 November 2025). Dari 102 yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka cek secara acak, 28 di antaranya ternyata punya ikatan erat dengan partai politik. Lebih detail lagi, ICW temukan 43 individu yang terlibat — mulai dari ketua yayasan, sekretaris, bendahara, hingga pengawas — yang juga aktif sebagai pengurus partai, anggota DPR/DPRD, atau pernah diusung partai pada pemilu sebelumnya.
Seira Tamara Budiman, peneliti ICW, menjelaskan, “Kami tidak bilang semua yayasan bermasalah, tapi dari sampel acak ini saja sudah 27,5% terafiliasi. Kalau diekstrapolasi ke ribuan yayasan yang ada, potensi masalahnya sangat besar.”
Cara ICW Bekerja: Sampel Acak, Tapi Teliti Banget
ICW ambil 102 yayasan secara acak dari database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Mereka lalu cross-check:
- Akta pendirian dan perubahannya
- Profil pengurus dan pembina
- Riwayat pencalonan pemilu 2019 & 2024
- Aktivitas media sosial pengurus
Hasilnya mencengangkan. Ada yayasan yang ketuanya juga Ketua DPC partai di tingkat kabupaten. Ada juga yang bendaharanya anggota DPRD aktif. Bahkan ada satu yayasan yang tiga pengurusnya sekaligus dari partai yang sama.
Daftar Lengkap Partai dan Jumlah Yayasan yang Terafiliasi
| No | Partai Politik | Jumlah Yayasan | Catatan Tambahan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerindra | 7 | Terbanyak, dominan di Jawa Barat & Banten |
| 2 | PKS | 5 | Banyak di Jabodetabek & Jawa Tengah |
| 3 | PAN | 4 | Mayoritas pengurus aktif DPRD |
| 4 | PDIP | 3 | Kuat di Jawa Timur |
| 5 | NasDem | 3 | Ada satu anggota DPR RI aktif |
| 6 | PSI & Partai Berkarya | masing-masing 2 | PSI dominan Jakarta |
| 7 | Hanura | 2 | Afiliasi di Sumatera Utara |
| 8 | PPP, PKB, PBB, Demokrat, Swara Rakyat | masing-masing 1 | Tersebar di berbagai provinsi |
Total: 28 yayasan, 43 individu.
Kenapa Ini Sangat Berbahaya?
Program MBG pakai anggaran negara yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun. Jika pengelolanya punya afiliasi politik, risiko yang muncul antara lain:
- Penyaluran dana tidak transparan
- Tender catering dimenangkan perusahaan “dekat” partai
- Program jadi alat kampanye terselubung menjelang Pilkada 2026
- Konflik kepentingan yang merugikan anak-anak penerima manfaat
Seira Tamara menegaskan, “Yayasan yang mengelola dana publik harus independen 100%. Kalau tidak, tujuan utama MBG — yaitu meningkatkan gizi anak sekolah — bisa terganggu.”
Rekomendasi Keras dari ICW
- Kemenkes segera lakukan audit menyeluruh terhadap semua mitra SPPG.
- Buat regulasi tegas: yayasan yang terafiliasi partai politik langsung di-blacklist.
- Publikasikan daftar mitra, laporan keuangan, dan proses seleksi secara terbuka di website resmi.
- Libatkan KPK dan BPK untuk pengawasan ekstra ketat.
Respons Pemerintah?
Hingga berita ini ditulis, Kementerian Kesehatan belum beri tanggapan resmi. Juru bicara hanya bilang “sedang mengumpulkan data dan akan merespons secepatnya”.
Publik kini menunggu langkah konkret. Apakah pemerintah akan bersih-bersih mitra MBG, atau temuan ICW ini hanya jadi angin lalu?
