Pengusaha Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad, atau Haji Isam, memainkan peran kunci dalam menempatkan empat menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Langkahnya ini menarik perhatian publik dan memicu diskusi tentang pengaruh bisnis dalam politik. Siapa menteri yang ia dukung? Simak fakta berikut!
Haji Isam dan Pengaruhnya di Kabinet
Haji Isam, pendukung setia Prabowo pada Pilpres 2024, mengusulkan empat menteri melalui partai seperti PAN dan Demokrat. Ia berhasil menempatkan Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan, Dodi Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan. Akibatnya, pengaruhnya dalam politik nasional semakin mencolok. Selain itu, Isam mendorong Amran Sulaiman, sepupunya, untuk menjadi calon Ketua Umum PPP pada Muktamar September 2025.
Profil Empat Menteri
Amran Sulaiman, mantan Menteri Pertanian era Jokowi, kembali menjabat setelah Isam melobi Partai NasDem. Dudy Purwagandhi, mantan CEO Jhonlin Air Transport milik Isam, mendapat posisi melalui PAN. Dodi Hanggodo, eks-komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk milik keluarga Isam, diusulkan via Demokrat. Sementara itu, Budi Santoso, mantan Sekjen Kementerian Perdagangan, juga memperoleh dukungan Isam melalui PAN. Dengan demikian, keempat menteri ini memiliki kedekatan dengan jaringan bisnis Isam.
Ambisi Politik Haji Isam
Isam membangun kekayaan melalui Jhonlin Group, yang bergerak di sektor tambang, energi, dan agribisnis. Ia sering mendampingi Prabowo, termasuk saat bertemu delegasi Jepang pada 6 Desember 2024. Selain itu, ia berambisi menguasai PPP dengan menempatkan Amran sebagai ketua umum. Menurut postingan di X, langkah ini menunjukkan strategi politiknya setelah sukses di bisnis. Oleh karena itu, Isam memperluas pengaruhnya dari Kalimantan ke panggung nasional.
Sorotan Publik dan Kontroversi
Keterlibatan Isam memunculkan kekhawatiran tentang konflik kepentingan, terutama karena menteri yang ia dukung terkait sektor bisnisnya, seperti pertanian dan infrastruktur. Aktivis Greenpeace Khalisah Khalid menyoroti risiko kebijakan lingkungan akibat dominasi pengusaha tambang. Sementara itu, spekulasi tentang bunker uang di rumah Isam di Kebayoran Baru, dekat kediaman Prabowo, mencuat, meskipun belum terverifikasi. Dengan demikian, transparansi dalam penunjukan menteri menjadi isu utama.
Dinamika Kabinet Prabowo
Kabinet Merah Putih, dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri, menampung berbagai kepentingan politik dan bisnis pendukung Prabowo. Analis politik menilai pengaruh Isam mencerminkan peran pengusaha dalam membentuk pemerintahan. Namun, hal ini memicu pertanyaan tentang independensi kebijakan. Prabowo menegaskan bahwa ia memilih menteri melalui uji kepatutan ketat. Oleh karena itu, pengelolaan konflik kepentingan akan menentukan kredibilitas kabinet.
Tantangan Pemerintahan ke Depan
Pemerintah perlu memastikan kebijakan tetap berpihak pada kepentingan publik, bukan bisnis tertentu. Seknas FITRA menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja menteri untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, rencana Isam menguasai PPP dapat mengubah dinamika koalisi. Apakah pengaruhnya akan memperkuat pemerintahan? Akuntabilitas dan independensi institusi menjadi kunci.