DPR desak regulasi royalti transparan, per 10 Agustus 2025. Oleh karena itu, Novita Hardini kritisi sistem. Selanjutnya, kasus Mie Gacoan jadi sorotan. Meski begitu, UMKM alami kendala. Akibatnya, ekonomi kreatif perlu keseimbangan.
DPR Soroti Carut-Marut Sistem Royalti Ekraf
Novita Hardini dorong regulasi royalti transparan. Kasus Mie Gacoan tunjukkan puncak masalah royalti, per 10 Agustus 2025. Polemik ini benturkan musisi dengan pelaku usaha. DPR usul revisi UU Hak Cipta akomodatif. Sistem transparan lindungi hak cipta dan UMKM. Kebijakan seimbang hindari konflik rakyat. Meski begitu, transparansi jadi kunci utama. Ekraf butuh regulasi adil.
Usul Pertama: Kompensasi Otomatis dalam Pajak
Sarifah Ainun usul kompensasi otomatis pajak. Sistem ini beri insentif wajib pajak seperti Australia, per 10 Agustus 2025. Tax refund 10-15% jadi contoh penghargaan nyata. Indonesia miliki 16,5 juta wajib pajak aktif. Regulasi baru tingkatkan kepatuhan pajak. Kompensasi lindungi masyarakat dari beban transaksi. Meski begitu, implementasi butuh persiapan matang. DPR kawal usul ini.
Usul Kedua: Penundaan Payment ID Hingga Aman
DPR desak penundaan Payment ID hingga infrastruktur aman. Kebocoran data capai 3.814 kasus tahun 2023-2024, per 10 Agustus 2025. Kasus BPJS nimpa 279 juta orang tanpa ganti rugi. 120 ribu rekening dijual di media sosial. Penundaan lindungi data pribadi warga. Kemenkeu kaji komprehensif kebijakan ini. Meski begitu, perlindungan data jadi prioritas. DPR pastikan keamanan terjamin.
Usul Ketiga: Pelaporan Berkala Ganti Per Transaksi
Sarifah Ainun usul pelaporan berkala bukan per transaksi. Integrasi KTP-NPWP belum lengkap, per 10 Agustus 2025. Sistem ini kurangi beban administratif warga. Payment ID tingkatkan akurasi data bansos. Kebijakan ini saingi model Australia. DPR kawal hak warga terlindungi. Meski begitu, transparansi jadi fokus utama. Regulasi baru tingkatkan kepercayaan publik.
Insentif Pajak Hindari Benturan Musisi-UMKM
Insentif pajak lindungi wajib pajak dari beban. Sarifah Ainun sebut korupsi bukan politik, per 10 Agustus 2025. Usulan ini hindari benturan musisi dan UMKM. Regulasi adil tingkatkan adopsi hak cipta. Pemerintah beri kompensasi nyata seperti tax refund. DPR dorong perlindungan hukum korban kebocoran. Meski begitu, keadilan jadi perhatian utama. Ekonomi kreatif perlu keseimbangan.
Kebocoran Data Hambat Implementasi Payment ID
Kebocoran data jadi ancaman Payment ID. 3.814 kasus kebocoran alami peningkatan tahun 2023-2024, per 10 Agustus 2025. Kasus BPJS nimpa 279 juta orang tanpa kompensasi. 120 ribu rekening diperjualbelikan secara ilegal. DPR desak penundaan hingga aman. Sarifah Ainun soroti infrastruktur digital lemah. Meski begitu, regulasi perlindungan data jadi kewajiban. Keadilan hukum tingkatkan kepercayaan masyarakat.
Integrasi KTP-NPWP Belum Siap untuk Payment ID
Integrasi KTP-NPWP belum lengkap hambat Payment ID. Sarifah Ainun sebut masalah ini picu kendala baru, per 10 Agustus 2025. Sistem pelaporan berkala ganti per transaksi kurangi beban. Payment ID tingkatkan akurasi data bansos. Kebijakan ini saingi model Australia. DPR kawal hak warga terlindungi. Meski begitu, transparansi jadi perhatian utama. Regulasi baru tingkatkan keadilan pajak.
Ikuti Update Kebijakan di Berita Halo Jakarta
DPR usul tiga alternatif Payment ID transparan. Oleh karena itu, pantau kabar terbaru di Berita Halo Jakarta. Sarifah Ainun soroti insentif pajak. Selanjutnya, penundaan lindungi data. Meski begitu, integrasi KTP-NPWP jadi hambatan. Akibatnya, publik harus tahu perkembangan. Ikuti Berita Halo Jakarta untuk update kebijakan.
Payment ID butuh transparansi, ikuti Berita Halo Jakarta.
