Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan usulan kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) dari APBN harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Usulan ini mencuat setelah Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut dana besar dapat mencegah korupsi. Apa detail usulan dan tantangannya? Simak fakta berikut!
Usulan Kenaikan Dana Parpol
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan pemberian dana besar dari APBN untuk parpol pada 15 Mei 2025, dalam webinar KPK. Ia menilai dana memadai akan mengurangi korupsi akibat biaya politik yang mahal. Akibatnya, DPR mulai membahas usulan ini. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong, kenaikan dana harus bertahap, sesuai kemampuan fiskal negara. Saat ini, bantuan parpol sebesar Rp 1.000 per suara sah, jauh di bawah kebutuhan operasional parpol.
Pertimbangan Keuangan Negara
Bahtra Banong menekankan kenaikan dana tidak boleh membebani APBN. Ia menyebut kondisi keuangan negara membatasi kenaikan signifikan. Menurut Ketua DPR Puan Maharani, pemberian dana harus hati-hati agar tidak mengabaikan prioritas lain. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai usulan KPK bagus, tetapi harus disertai perbaikan sistem pemilu untuk mencegah politik uang. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan parpol dan fiskal negara menjadi kunci.
Transparansi dan Akuntabilitas
Bahtra menegaskan kenaikan dana harus transparan, dengan pertanggungjawaban yang diawasi publik atau auditor independen. Peneliti BRIN Siti Zuhro mengusulkan tiga syarat: dana untuk kaderisasi, audit profesional, dan sanksi bagi pelanggaran. Menurut Seknas FITRA, pengawasan ketat diperlukan, karena banyak kasus korupsi parpol terjadi akibat lemahnya transparansi. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi syarat utama untuk memastikan dana digunakan efektif.
Tujuan Dana Bantuan Parpol
Fitroh Rohcahyanto menilai dana besar memungkinkan parpol melakukan kaderisasi berkualitas, menghasilkan pemimpin berintegritas. Bahtra menambahkan parpol membutuhkan biaya besar untuk rekrutmen dan pendidikan politik, mencegah kader instan yang rentan korupsi. Namun, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut kenaikan dana bertentangan dengan efisiensi anggaran Prabowo, dan parpol bisa mencari dana melalui fundraising. Sementara itu, PDI-P menekankan pentingnya perbaikan perilaku parpol sebelum menambah dana.
Tantangan Implementasi
Kenaikan dana menghadapi tantangan. Seknas FITRA meragukan efektivitasnya tanpa pengawasan ketat, karena dana sering mengalir ke elit parpol, bukan kas partai. Menurut Jeirry Sumampow dari Komite Pemilih Indonesia, usulan ini dapat menurunkan kepercayaan publik jika prioritas anggaran rakyat terabaikan. Selain itu, keuangan negara yang tertekan membatasi kenaikan signifikan. Dengan demikian, pemerintah harus mengkaji bentuk bantuan, program kerja, dan dampaknya.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Wacana ini memicu debat tentang biaya politik di Indonesia. Sistem pemilu proporsional terbuka mendorong biaya tinggi, sering memicu korupsi untuk balik modal. Menurut Rifqinizamy, tanpa edukasi pemilih dan sanksi ketat, dana besar tidak akan menyelesaikan masalah. Sementara itu, kenaikan dana dapat memperkuat demokrasi jika dikelola transparan. Apakah usulan ini akan terealisasi? Kajian mendalam dan komitmen transparansi akan menentukan langkah selanjutnya.
