Djarot Saiful Hidayat sindir hukum tajam ke Tom Lembong dan Hasto, tumpul ke kasus besar, per 27 Juli 2025. “Hukum bidik kritik,” katanya di Kudatuli. Oleh karena itu, vonis Tom 4,5 tahun menuai protes. Akibatnya, kasus minyak goreng lehilangan. Meski begitu, PDI-P desak keadilan. Dengan demikian, politik panas. Ikuti Berita Halo Jakarta untuk kabar terbaru.
Hukum Bidik Politik di Mata Djarot
Djarot sebut hukum tebang pilih, Tom dan Hasto jadi sasaran. Akankah keadilan pulih?
Debut Sindiran Djarot di Kudatuli
Pada 27 Juli 2025, Djarot sindir hukum di peringatan Kudatuli, Jakarta, per Tempo.co. Oleh karena itu, spanduk “#HukumTajamPilih” ramai di X. Selanjutnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun, Hasto 3,5 tahun. Meski begitu, kasus minyak goreng hingga Blok Medan luput. Akibatnya, publik soroti ketimpangan. Dengan demikian, PDI-P jadi pusat perhatian.
Makna Kritik Djarot
Sindiran Djarot simbolkan perjuangan demokrasi. Spanduk di X soroti “Keadilan Pilih Kasih”. Oleh karena itu, hukum bidik kritik songsong intimidasi politik. Selanjutnya, pesan “Demokrasi Terancam” perkuat narasi. Meski begitu, kasus besar terabaikan. Akibatnya, Kudatuli jadi pengingat. Dengan demikian, hukum tarik perhatian.
Vonis Tom Lembong dan Hasto
Tom Lembong divonis 4,5 tahun atas gula impor, Hasto 3,5 tahun suap KPU, per 27 Juli 2025. Oleh karena itu, ahli hukum kritik vonis Tom lemah bukti. Selanjutnya, Hasto bebas dari dakwaan Harun Masiku. Meski begitu, PDI-P sebut hukum dipolitisasi. Akibatnya, kepercayaan publik goyah. Ikuti Berita Halo Jakarta.
Kasus Besar Luput Hukum
Djarot sebut kasus minyak goreng, jet pribadi, hingga Blok Medan lewat, per 27 Juli 2025. Oleh karena itu, hukum fokus ke lawan politik. Selanjutnya, infrastruktur Sumut juga terabaikan. Meski begitu, PDI-P desak penegakan adil. Akibatnya, publik tuntut transparansi. Ikuti Berita Halo Jakarta.
Konteks Peringatan Kudatuli
Kudatuli 1996 jadi latar sindiran Djarot, 27 Juli 2025. Oleh karena itu, peristiwa berdarah ingatkan bahaya abuse hukum. Selanjutnya, PDI-P soroti rekayasa kekuasaan. Meski begitu, pemerintah fokus ke kasus kecil. Akibatnya, demokrasi dipertaruhkan. Ikuti Berita Halo Jakarta.
Hukum dan Kekuasaan di 2025
Djarot: Kekuasaan jangan rekayasa konstitusi, per 27 Juli 2025. Oleh karena itu, hukum bidik Tom dan Hasto, tapi kasus besar aman. Selanjutnya, PDI-P ingatkan sejarah Kudatuli. Meski begitu, penegakan hukum tetap timpang. Akibatnya, politik Indonesia memanas. Ikuti Berita Halo Jakarta.
Ikuti Berita Halo Jakarta
Djarot sindir hukum tajam ke Tom Lembong, Hasto, tumpul ke kasus besar, 2025. Ikuti politik di Berita Halo Jakarta. Oleh karena itu, berita korupsi wajib dibaca. Selanjutnya, analisis hukum tersedia. Meski begitu, keadilan perlu pengawasan. Akibatnya, publik harus terinformasi. Ikuti Berita Halo Jakarta.
Revolusi keadilan hukum, ikuti Berita Halo Jakarta.
