Sufmi Dasco umumkan DPR stop tunjangan rumah, per 26 Agustus 2025. Oleh karena itu, anggota DPR terima Rp 50 juta hingga Oktober 2025. Selanjutnya, dana kontrak rumah masa jabatan lima tahun. Meski begitu, publik soroti transparansi anggaran. Akibatnya, demonstrasi tuntut keadilan. Dengan demikian, DPR hadapi tekanan reformasi. Warga nantikan kebijakan baru. Politik Indonesia kian memanas.
Dasco Umumkan Akhir Tunjangan Rumah DPR 2025
Sufmi Dasco umumkan akhir tunjangan rumah DPR. Anggota terima Rp 50 juta hingga Oktober 2025, per 26 Agustus 2025. Oleh karena itu, dana kontrak rumah jabatan 2024-2029. Selanjutnya, tunjangan stop pasca Oktober 2025. Namun, publik pertanyakan kejelasan kebijakan. Akibatnya, DPR hadapi sorotan anggaran. Dengan demikian, transparansi jadi isu utama. Warga nantikan penjelasan lanjutan.
Tunjangan Rp 50 Juta Kontrak Rumah Lima Tahun
Anggota DPR terima Rp 50 juta per bulan. Oleh karena itu, dana kontrak rumah selama 2024-2029. Selanjutnya, pembayaran berlangsung Oktober 2024 hingga 2025. Namun, biaya Jakarta capai Rp 70 juta. Akibatnya, anggota DPR tambah dana pribadi. Dengan demikian, kebijakan gantikan rumah dinas Kalibata. Meski begitu, publik soroti biaya tinggi. Warga tuntut efisiensi anggaran.
Publik Kritik Tunjangan DPR di Tengah Ketimpangan
Publik kritik tunjangan DPR Rp 50 juta. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi picu kemarahan. Selanjutnya, pendapatan DPR capai Rp 100 juta bulanan. Namun, survei tunjukkan DPR kurang dipercaya. Akibatnya, demonstrasi menolak tunjangan meledak. Dengan demikian, DPR hadapi tekanan publik. Meski begitu, Dasco bela kebijakan kontrak. Warga desak keadilan ekonomi.
Demonstrasi Tolak Tunjangan DPR Guncang Jakarta
Demonstrasi tolak tunjangan DPR guncang Jakarta. Massa bentrok polisi di Pejompongan, per 25 Agustus 2025. Oleh karena itu, gas air mata warnai aksi. Selanjutnya, warga tuntut transparansi anggaran DPR. Namun, Dasco sebut tunjangan wajar. Akibatnya, publik soroti kinerja DPR rendah. Dengan demikian, ketegangan politik kian memanas. Warga nantikan solusi damai.
DPR Gantikan Rumah Dinas dengan Tunjangan Kontrak
DPR gantikan rumah dinas dengan tunjangan kontrak. Oleh karena itu, rumah Kalibata dan Ulujami tak lagi digunakan. Selanjutnya, Rp 50 juta bantu anggota sewa rumah. Namun, perawatan dinas Kalibata anggap boros. Akibatnya, kebijakan incar efisiensi anggaran. Dengan demikian, DPR klaim hemat ratusan miliar. Meski begitu, publik soroti ketimpangan. Warga tuntut anggaran rakyat.
Pemerintah Prabowo Dorong Efisiensi Anggaran DPR
Pemerintah Prabowo dorong efisiensi anggaran DPR. Oleh karena itu, tunjangan rumah incar penghematan jangka panjang. Selanjutnya, Dasco jelaskan kontrak lima tahun. Namun, publik desak fokus pada rakyat miskin. Akibatnya, DPR hadapi tekanan reformasi anggaran. Dengan demikian, kebijakan Prabowo jadi sorotan. Meski begitu, transparansi tetap jadi tuntutan. Publik nantikan perubahan nyata.
Ikuti Update Politik di Berita Halo Jakarta
Dasco umumkan DPR stop tunjangan rumah Rp 50 juta. Oleh karena itu, pantau kabar terbaru di Berita Halo Jakarta. Selanjutnya, demonstrasi tolak tunjangan guncang Jakarta. Namun, publik soroti ketimpangan ekonomi. Akibatnya, DPR hadapi tekanan transparansi. Dengan demikian, isu politik harus dipahami. Ikuti Berita Halo Jakarta untuk update politik.
Tunjangan DPR memanas, ikuti Berita Halo Jakarta.
