Halo Jakarta – Bupati Jember Hendy Siswanto menegaskan dengan tegas bahwa mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember murni didasarkan pada kinerja, kebutuhan organisasi, dan penempatan yang tepat. Ia menyampaikan pernyataan ini dalam konferensi pers di Pendopo Wahyawibawagraha, Jember, pada 23 Januari 2026. Hendy langsung menepis rumor yang menyebut mutasi ASN sebagai alat politik atau kepentingan pribadi. “Saya tidak pernah dan tidak akan pernah menjadikan politik sebagai alasan mutasi. Semua keputusan murni demi kemajuan Kabupaten Jember,” tegas Hendy. Berikut penjelasan lengkap dari bupati, latar belakang mutasi, respons publik, serta implikasi ke depan bagi birokrasi Jember.
Pernyataan Bupati: Mutasi Murni Kinerja, Bukan Politik
Hendy Siswanto menjelaskan bahwa mutasi ASN di Jember selalu mengacu pada beberapa dasar utama. Pertama, evaluasi kinerja tahunan yang objektif menjadi acuan utama. Kedua, kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) saat ini menentukan penempatan pegawai. Ketiga, penempatan ASN disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. Keempat, rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjadi panduan akhir.
Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi politik atau kepentingan pribadi dalam setiap keputusan mutasi. “Saya tidak punya agenda politik untuk memindahkan orang. Semua langkah ini demi efisiensi pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Hendy. Selain itu, bupati juga menyinggung rumor yang beredar di media sosial dan grup WhatsApp. “Saya paham ada yang tidak suka dengan keputusan ini. Namun saya minta semua pihak melihat fakta dan data, bukan opini atau fitnah,” tambahnya.
Latar Belakang Mutasi ASN di Kabupaten Jember
Mutasi ASN di Jember kembali ramai dibicarakan setelah rotasi jabatan di beberapa OPD pada akhir 2025 dan awal 2026. Beberapa pejabat eselon II dan III dipindahkan ke posisi baru, termasuk kepala dinas, camat, dan kepala sekolah. Rumor menyebut mutasi ini terkait kepentingan politik menjelang Pilkada 2024 atau Pemilu 2029.
Namun Hendy menepis keras tuduhan tersebut. Ia menunjukkan bahwa mutasi dilakukan melalui mekanisme resmi BKPSDM dan berdasarkan evaluasi kinerja. “Semua ASN yang dimutasi sudah melalui proses assessment dan penilaian objektif,” katanya. Oleh karena itu, bupati meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.
Respons Publik & Media Sosial yang Beragam
Reaksi masyarakat terhadap pernyataan bupati sangat beragam. Pendukung Hendy memuji sikap tegasnya. “Bupati berani bicara jujur, mutasi murni untuk Jember maju,” tulis salah satu netizen. Tagar #BupatiJemberTegas dan #MutasiBukanPolitik langsung trending di X dengan ribuan tweet dukungan.
Di sisi lain, sebagian ASN dan netizen tetap skeptis. “Kalau murni kinerja, kenapa yang dimutasi justru orang-orang tertentu?” tanya beberapa akun. Meskipun demikian, sebagian besar komentar meminta transparansi dan data resmi agar rumor tidak terus berkembang.
Implikasi Politik dan Birokrasi ke Depan
Pernyataan bupati ini memberikan sinyal kuat bahwa Hendy ingin menjaga netralitas birokrasi di Kabupaten Jember. Selain itu, sikap ini juga bisa menjadi modal politik besar menjelang Pilkada 2024 atau Pemilu 2029, karena menunjukkan komitmen pada profesionalisme dan kinerja.
Namun tantangan terbesar tetap ada. Hendy harus terus membuktikan bahwa mutasi benar-benar berdasarkan kinerja dan bukan kepentingan politik. Jika rumor terus beredar tanpa klarifikasi data yang kuat, hal itu bisa memicu ketidakpercayaan ASN dan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Harapan dan Tantangan Bupati Hendy Siswanto
Hendy berharap pernyataan ini bisa meredam rumor dan menjaga stabilitas birokrasi. Ia juga berjanji akan terus mengevaluasi kinerja ASN secara transparan. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga netralitas ASN di tengah tahun politik serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meskipun ada mutasi.
Bupati Jember tegas: mutasi ASN murni kinerja, bukan politik atau kepentingan pribadi!
