Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan izin tambang nikel di Raja Ampat keluar sebelum pemerintahan Jokowi, sekaligus cabut 4 IUP pada 10 Juni 2025. Isu kapal JKW bikin geger! Apa cerita di baliknya? Simak fakta berikut!
Klarifikasi Bahlil soal Izin Tambang
Bahlil Lahadalia bilang izin tambang nikel di Raja Ampat bukan terbit pas era Jokowi. Ia bantah keterlibatan Jokowi atau Iriana dalam urusan tambang ini. Menurut laporan, izin 4 perusahaan keluar antara 2004–2006, kewenangan pemda waktu itu. Akibatnya, tuduhan ke Jokowi ga berdasar. Dengan demikian, Bahlil berusaha matiin isu yang bikin gaduh.
Pencabutan Empat IUP
Pemerintah cabut 4 IUP tambang di Raja Ampat pada 10 Juni 2025: PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Presiden Prabowo putusin ini dalam rapat terbatas 9 Juni 2025 gara-gara pelanggaran lingkungan. Selain itu, PT GAG Nikel, anak usaha Antam, tetep jalan karena ga langgar aturan. Untuk itu, Bahlil jamin pengawasan bakal ketat. Oleh karena itu, langkah ini nunjukin komitmen jaga alam Raja Ampat.
Status Operasi PT GAG Nikel
PT GAG Nikel punya kontrak karya dari 1998, jauh sebelum Jokowi, dan IUP produksi sejak 2017. Bahlil hentikan operasinya sementara pada 5 Juni 2025 buat verifikasi. Tambang ini ada di Pulau Gag, 30–40 km dari Pulau Piaynemo, bukan zona wisata. Sementara itu, PT GAG punya AMDAL sebelum nambang. Akibatnya, operasinya dianggap legal meski bikin kontroversi. Dengan demikian, hasil verifikasi bakal nentuin kelanjutan tambang.
Kontroversi dan Isu Kapal JKW
Heboh soal kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana, diduga angkut nikel dari Raja Ampat, bikin orang nyangka Jokowi-Iriana terlibat. Bahlil bantah keras, bilang kapal ga ada hubungan sama Jokowi. Untuk itu, ia minta isu ini ga dibesar-besarin. Selain itu, aktivis lingkungan soroti deforestasi 500 hektare dan sedimentasi pesisir gara-gara tambang. Sementara itu, ada yang bilang tambang di pulau kecil langgar UU soal pesisir. Akibatnya, kritik lingkungan terus bergulir. Oleh karena itu, transparansi jadi kunci biar ga tambah panas.
Pelanggaran Empat Perusahaan
Kementerian LHK nemuin pelanggaran serius di 4 perusahaan, kayak sedimentasi dan ga punya izin lingkungan lengkap. PT Anugerah Surya Pratama nambang di Pulau Manuran tanpa kelola limbah. Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ga punya dokumen lingkungan di Pulau Batang Pele. Untuk itu, Prabowo perintahkan Bahlil, Hanif Faisol, sama Raja Juli Antoni selidiki akar masalah. Akibatnya, 4 IUP dicabut demi lindungin Raja Ampat. Dengan demikian, geopark ini harus tetep lestari.
Prospek Pengelolaan Tambang
Pemerintah bakal awasi PT GAG Nikel ketat biar ga rusak terumbu karang. Bahlil rencanain evaluasi semua IUP di Raja Ampat bareng pemda. Untuk itu, Kementerian LHK dorong verifikasi lingkungan lebih ketat. Selain itu, dialog sama warga dan aktivis bakal ditingkatin buat redain konflik. Sementara itu, pariwisata Raja Ampat tetep jadi prioritas pake prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, keseimbangan ekonomi dan alam jadi fokus ke depan.
