Halo Jakarta – Anggota DPR RI dari Komisi X, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi membiarkan guru hidup di bawah standar kesejahteraan. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 23 Januari 2026 di Jakarta. Andreas mendesak pemerintah segera merealisasikan kenaikan gaji guru secara signifikan serta menambah tunjangan profesi agar guru bisa hidup layak dan fokus mengajar tanpa beban ekonomi berat. Berikut detail desakan DPR, kondisi guru saat ini, respons pemerintah, serta implikasi ke depan bagi dunia pendidikan Indonesia.
Kondisi Guru Saat Ini: Banyak yang Hidup di Bawah Standar
Andreas menyoroti fakta pahit: masih banyak guru honorer dan guru tetap yang penghasilannya jauh di bawah standar hidup layak. Data Kemendikbudristek menunjukkan:
- Gaji guru honorer rata-rata hanya Rp 300.000–1.500.000 per bulan
- Guru tetap dengan tunjangan profesi sering kali masih harus kerja sampingan karena gaji pokok + tunjangan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga
- Di daerah terpencil, guru sering terima gaji telat 3–6 bulan
Andreas menegaskan, “Guru adalah pilar utama pendidikan bangsa. Jika mereka hidup di bawah standar, bagaimana mereka bisa mendidik generasi emas dengan maksimal? Negara wajib angkat kesejahteraan guru ke level yang layak.”
Desakan Utama DPR ke Pemerintah
Andreas mengusulkan beberapa langkah konkret:
- Kenaikan gaji guru ASN minimal 2–3 kali lipat dari gaji pokok saat ini
- Penambahan tunjangan profesi hingga mencapai 2–3 kali gaji pokok
- Sertifikasi guru honorer dipercepat dan diberi status ASN
- Tunjangan khusus untuk guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dinaikkan signifikan
- Anggaran pendidikan 20% APBN benar-benar dialokasikan untuk kesejahteraan guru, bukan hanya infrastruktur
Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar janji, tapi kewajiban negara sesuai Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Respons Pemerintah dan Kemendikbudristek
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Abdul Mu’ti menyambut positif desakan DPR. “Kami setuju bahwa kesejahteraan guru harus jadi prioritas utama. Kami sedang susun roadmap kenaikan gaji dan tunjangan guru dalam RPJMN 2025–2029,” kata Abdul Mu’ti.
Pemerintah juga berencana tambah anggaran pendidikan untuk guru honorer dan percepat sertifikasi. Namun realisasi masih tergantung APBN dan koordinasi dengan Kemenkeu.
Reaksi Publik & Komunitas Guru yang Mendukung Penuh
Reaksi masyarakat sangat positif. Guru honorer dan komunitas pendidikan langsung dukung desakan Andreas. Tagar #NaikkanGajiGuru dan #GuruLayakHidup trending di X dengan puluhan ribu tweet. Banyak guru berbagi cerita perjuangan hidup dengan gaji minim: “Mengajar anak bangsa tapi hidup susah, kapan negara peduli?”
Orang tua murid juga ikut mendukung: “Kalau guru sejahtera, anak-anak kita pasti dapat pendidikan lebih baik.”
Implikasi Jika Desakan DPR Direalisasikan
Jika kenaikan gaji dan tunjangan guru terealisasi:
- Guru bisa fokus mengajar tanpa kerja sampingan
- Kualitas pendidikan meningkat karena guru lebih termotivasi
- Jumlah guru honorer yang keluar profesi bisa ditekan
- Citra profesi guru naik, anak muda lebih tertarik jadi guru
Tapi tantangan besar: anggaran negara harus siap, karena kenaikan signifikan bisa memakan triliunan rupiah.
Kesimpulan: Guru Layak Hidup Sejahtera – Ini Kewajiban Negara!
Desakan DPR agar negara tidak lagi biarkan guru hidup di bawah standar jadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa—saatnya negara berikan penghargaan nyata melalui kesejahteraan yang layak.
Pusat Kreatif Indonesia di luar negeri—gebrakan politik atau mimpi indah?
Negara jangan biarkan guru hidup di bawah standar—ini saatnya perubahan nyata!
