Halo Jakarta – Komunitas kripto di India kembali menggelorakan kampanye besar-besaran menjelang pengumuman Union Budget 2026-27. Ribuan investor, trader, developer, dan startup blockchain bersatu mendorong pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan pajak kripto yang dianggap paling berat di dunia. Dengan tagar #CryptoForIndia dan #ReduceCryptoTax trending di X serta petisi online yang sudah kumpulkan lebih dari 1,2 juta tanda tangan, tekanan terhadap Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman semakin kuat. Berikut kronologi gerakan ini, tuntutan utama komunitas, respons pemerintah sejauh ini, serta peluang dan tantangan yang ada menjelang pengumuman anggaran Februari 2026.
Kronologi Gerakan Komunitas Kripto India yang Semakin Menggema
Gerakan ini mulai memanas sejak akhir 2025 setelah pemerintah India tetap mempertahankan pajak 30% flat atas capital gain kripto + 1% TDS (Tax Deducted at Source) pada setiap transaksi. Beberapa milestone penting:
- Desember 2025: Forum Blockchain India dan Crypto Investors Association of India (CIAI) luncurkan petisi nasional
- Januari 2026: Kampanye #ReduceCryptoTax viral di X, Instagram, dan LinkedIn
- 20 Januari 2026: Petisi online capai 1 juta tanda tangan dalam waktu kurang dari 2 minggu
- 24 Januari 2026: Puluhan influencer, founder startup, dan trader besar ikut bicara di media nasional
Komunitas ini tidak hanya menuntut, tapi juga menyodorkan data dan studi banding dari negara-negara lain yang sudah menerapkan pajak kripto lebih ramah.
Tuntutan Utama Komunitas Kripto India
Komunitas mengajukan beberapa poin kunci yang mereka harapkan masuk dalam Union Budget 2026-27:
- Penurunan pajak capital gain dari 30% menjadi 10–15% (seperti capital gain saham jangka panjang)
- Penghapusan atau penurunan signifikan TDS 1% per transaksi yang dianggap membunuh volume trading
- Pengakuan kripto sebagai aset kelas investasi resmi (bukan sekadar VDA/virtual digital asset)
- Insentif pajak bagi startup blockchain dan perusahaan fintech kripto
- Kerangka regulasi yang jelas dan ramah inovasi agar India tidak kehilangan talenta ke Dubai, Singapura, atau El Salvador
Mereka berargumen bahwa pajak berat membuat India kehilangan potensi pendapatan pajak jangka panjang karena banyak investor pindah ke exchange luar negeri atau beralih ke aset tradisional.
Respons Pemerintah & Menteri Keuangan Sejauh Ini
Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan ini. Namun sumber di Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa tim sedang mengkaji berbagai opsi pajak kripto menjelang penyusunan anggaran. Beberapa pejabat senior mengakui bahwa volume trading kripto di India turun drastis setelah aturan 30% + 1% TDS diberlakukan pada 2022.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan model “pajak transaksi” yang lebih ringan seperti di beberapa negara Eropa, tapi belum ada kepastian apakah ini akan masuk dalam anggaran 2026-27.
Dampak Jika Tuntutan Dikabulkan vs Jika Tetap Ditolak
Jika tuntutan dikabulkan:
- Volume trading di exchange lokal bisa naik 3–5x
- India kembali jadi salah satu pasar kripto terbesar dunia
- Lebih banyak startup blockchain bertahan dan berkembang di India
- Pendapatan pajak jangka panjang negara justru meningkat
Jika tetap ditolak:
- Migrasi massal investor dan talenta ke negara lain semakin parah
- Exchange lokal kehilangan pangsa pasar ke Binance, Bybit, dll.
- Potensi pendapatan pajak dari kripto semakin menurun
Komunitas kripto India berharap anggaran Februari 2026 jadi titik balik.
Rp 1.369 Triliun Pencucian Uang vs Potensi Pajak dari Investor Legal
Di tengah rekor pencucian uang kripto global Rp 1.369 triliun di 2025, India punya peluang besar jadi pemimpin regulasi kripto yang sehat dan ramah investor. Jika pemerintah mendengar suara komunitas dan merevisi pajak, India bisa kembali jadi pusat inovasi blockchain Asia. Jika tidak, talenta dan modal akan terus mengalir ke luar negeri.
Komunitas kripto India dorong keringanan pajak—apakah anggaran 2026 jadi titik balik?
