Halo Jakarta – Pemerintah berencana menghentikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik mulai akhir 2026. Kabar ini langsung bikin heboh dunia otomotif Indonesia. Program subsidi Rp 7 juta per unit plus pembebasan PPnBM yang selama ini membuat harga EV jauh lebih terjangkau akan berakhir. Banyak konsumen dan pabrikan khawatir harga mobil listrik bakal melonjak 20–30 persen. Hyundai Ioniq 5 yang saat ini Rp 750 juta bisa naik mendekati Rp 900 juta, sementara Wuling Air EV yang Rp 200 jutaan berpotensi tembus Rp 250–280 juta. Apa alasan pencabutan, dampak ke pasar, respons pabrikan, serta prospek masa depan mobil listrik di Indonesia? Berikut pembahasan lengkap.
Mengapa Pemerintah Putuskan Cabut Insentif?
Insentif mobil listrik dimulai pada 2023 sebagai bagian dari program transisi energi hijau nasional. Tujuannya sangat jelas: mempercepat adopsi kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan pada BBM, dan menekan emisi karbon. Selama 2023–2025, pemerintah menggelontorkan subsidi sekitar Rp 3,5 triliun melalui pembebasan PPnBM 100% dan bantuan langsung Rp 7 juta per unit untuk pembeli mobil listrik tertentu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa insentif ini bersifat sementara. “Kami tidak bisa terus-menerus memberikan subsidi. Anggaran negara harus dialokasikan ke sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada awal Januari 2026.
Pemerintah menilai target awal sudah tercapai. Rasio kendaraan listrik di jalanan nasional naik dari 0,1 persen menjadi 1,2 persen dalam tiga tahun. Penjualan mobil listrik juga melonjak dari hanya ratusan unit di 2022 menjadi sekitar 5.000 unit sepanjang 2025. Menurut pemerintah, ini sudah cukup sebagai “kickstart” bagi industri.
Dampak Langsung ke Harga dan Minat Konsumen
Pencabutan insentif diprediksi membuat harga mobil listrik naik signifikan. Beberapa contoh:
- Hyundai Ioniq 5 (saat ini Rp 750–780 juta setelah subsidi) → naik menjadi Rp 850–950 juta
- Wuling Air EV (saat ini Rp 200–250 juta) → naik ke kisaran Rp 260–320 juta
- DFSK E5 (saat ini Rp 350 juta) → naik menjadi Rp 420–480 juta
Kenaikan 20–30 persen ini membuat banyak calon pembeli berpikir ulang. Konsumen ritel yang baru mulai tertarik EV karena harga kompetitif kemungkinan besar mundur. Analis otomotif Billy Gamaliel memperkirakan penjualan mobil listrik bisa turun 30–40 persen pada 2026–2027 jika tidak ada insentif pengganti.
Respons Pabrikan: Khawatir tapi Siap Adaptasi
Pabrikan yang sudah berinvestasi besar di Indonesia langsung bereaksi. Hyundai Motor Indonesia menyatakan akan mempercepat lokalisasi produksi untuk menekan harga. “Kami akan tingkatkan kandungan lokal hingga 60 persen pada 2027 agar harga tetap kompetitif,” kata Head of Marketing Hyundai Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.
Wuling Motors Indonesia juga optimis. Mereka rencanakan luncurkan varian lebih murah tanpa mengandalkan subsidi. Sementara DFSK dan BYD menegaskan komitmen tetap ekspansi pabrik baterai lokal di Cikarang dan Karawang. Gaikindo sendiri meminta pemerintah pertimbangkan perpanjangan insentif hingga 2028 agar industri punya waktu transisi yang lebih mulus.
Prospek Mobil Listrik di Indonesia Tanpa Insentif
Meskipun insentif dicabut, mobil listrik tetap punya peluang besar di masa depan. Beberapa faktor pendukung:
- Harga baterai global terus turun sekitar 18–20 persen per tahun
- Infrastruktur charging station sudah bertambah pesat: 2.500 unit pada 2025, target 5.000 unit akhir 2026
- Produksi lokal meningkat: Hyundai dan Wuling sudah rakit di Indonesia, BYD juga mulai produksi massal
- Harga BBM yang fluktuatif membuat biaya operasional EV tetap jauh lebih murah dalam jangka panjang
- Generasi muda semakin sadar lingkungan dan mulai memilih EV meski harga lebih tinggi
Namun tanpa insentif, adopsi massal kemungkinan tertunda 2–3 tahun. Target 20 persen kendaraan listrik pada 2030 menjadi lebih sulit dicapai.
Alternatif Kebijakan yang Bisa Menggantikan Subsidi
Beberapa pakar usulkan alternatif agar EV tetap terjangkau tanpa beban subsidi besar:
- Pembebasan pajak impor komponen baterai dan motor listrik
- Kredit bunga rendah khusus pembelian EV (misalnya KUR EV)
- Diskon tarif listrik malam hari untuk pengisian di rumah
- Target wajib kandungan lokal 60 persen pada 2028
- Insentif pajak penghasilan bagi perusahaan yang produksi EV di Indonesia
Kebijakan seperti ini bisa menjaga harga tetap kompetitif tanpa menguras anggaran negara terlalu dalam.
Harapan dan Tantangan Mobil Listrik di Indonesia ke Depan
Tahun 2025 menjadi tahun emas bagi mobil listrik di Indonesia berkat insentif besar. Namun tahun 2026–2027 akan jadi ujian sesungguhnya. Kalau harga naik terlalu tajam dan infrastruktur charging belum merata, minat masyarakat bisa turun drastis. Sebaliknya, kalau pabrikan bisa tekan biaya produksi lokal dan pemerintah beri kebijakan pendukung baru, EV tetap punya masa depan cerah.
Indonesia punya potensi besar jadi pemain utama EV di Asia Tenggara. Tapi pencabutan insentif harus dilakukan dengan timing yang tepat. Terlalu cepat, adopsi bisa mundur. Terlalu lama, anggaran negara tekor.
Mobil listrik murah sepertinya akan segera jadi kenangan. Tapi masa depan EV di Indonesia belum berakhir—hanya berubah bentuk.
