Presiden Prabowo Subianto mendorong pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta dengan patungan Pemprov DKI, menelan biaya Rp 128 triliun. Apa rencananya? Simak analisis berikut!
Prabowo Dorong Giant Sea Wall
Pada Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Hambalang untuk mempercepat proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) guna menangani banjir rob di pesisir Jakarta. Proyek ini melibatkan Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, Prabowo menekankan urgensi melindungi ibu kota dari kenaikan air laut. Sementara itu, rapat juga membahas pencabutan izin tambang di Raja Ampat. Akibatnya, Giant Sea Wall menjadi prioritas nasional dengan komitmen kuat.
Biaya Jumbo Rp 128 Triliun
Pembangunan Giant Sea Wall membutuhkan anggaran USD 8 miliar atau Rp 128 triliun dengan kurs Rp 16.000 per USD. Prabowo mengusulkan pembagian biaya 50:50 antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI, menanggung masing-masing Rp 64 triliun. Selain itu, ia berkelakar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani resah mendengar nominal ini. “DKI harus urunan, pusat juga urunan,” ujar Prabowo. Meskipun begitu, anggaran tahunan DKI sekitar Rp 5,12 triliun menunjukkan kelayakan skema patungan. Oleh karena itu, proyek ini menantang fiskal kedua pihak.
Kemitraan Pusat dan DKI
Pemprov DKI menegaskan kesiapan mendukung skema patungan melalui MoU dengan Kementerian PUPR. Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan komitmen melanjutkan pembangunan Jakarta sebagai kota global. Sementara itu, Kementerian PUPR merancang tanggul sepanjang 32 km, direncanakan selesai dalam delapan tahun. Akibatnya, kemitraan ini memperkuat sinergi pusat-daerah. Meskipun begitu, publik menyoroti transparansi anggaran, dengan ribuan unggahan daring menuntut akuntabilitas. Oleh karena itu, kerja sama ini krusial bagi kesuksesan proyek.
Dampak bagi Jakarta
Giant Sea Wall bertujuan melindungi 30% wilayah Jakarta dari banjir rob yang merugikan Rp 2,6 triliun per tahun. Proyek ini juga meningkatkan potensi pariwisata pesisir dan investasi properti. Selain itu, pembangunan menciptakan 10.000 lapangan kerja langsung. Meskipun begitu, warga pesisir khawatir relokasi permukiman. Akibatnya, proyek ini memicu harapan sekaligus tantangan sosial. Publik menunjukkan dukungan, dengan 70% unggahan daring memuji upaya perlindungan Jakarta.
Kondisi Proyek Saat Ini
Pemerintah pusat dan Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 128 triliun untuk proyek sepanjang 32 km. Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian dalam delapan tahun, dengan tahap awal melibatkan studi teknis. Oleh karena itu, MoU antara PUPR dan DKI telah ditandatangani. Sementara itu, anggaran tahunan DKI Rp 5,12 triliun menjamin kontribusi patungan. Meskipun begitu, transparansi dana dan relokasi warga masih menjadi perhatian. Akibatnya, proyek ini berada pada tahap perencanaan intensif.
Jakarta Menuju Perlindungan Pesisir
Rencana Giant Sea Wall dengan patungan Rp 128 triliun menjanjikan perlindungan Jakarta dari banjir rob. Dengan sinergi pusat-DKI, akankah proyek sukses? Pantau perkembangan terbaru!
Ingin tahu lebih banyak tentang proyek ini? Baca artikel tentang Pembangunan Jakarta 2025 atau kunjungi situs HaloJakarta.id untuk update terkini.
