Halo Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali menegaskan pentingnya mempertahankan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di angka 4% suara sah nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam acara diskusi nasional di Jakarta pada 30 Januari 2026. Menurut Cak Imin, jika ambang batas diturunkan atau bahkan dihapus, stabilitas politik nasional akan terancam karena munculnya terlalu banyak partai kecil di DPR. Isu ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan politisi, pengamat, dan partai-partai kecil. Berikut isi lengkap pernyataan Cak Imin, alasan kuat di balik pandangannya, respons berbagai pihak, serta implikasi besar bagi Pemilu 2029.
Mengapa Cak Imin Keras Kepala Pertahankan 4% Parliamentary Threshold?
Cak Imin menjelaskan bahwa ambang batas parlemen 4% bukan sekadar angka, melainkan “pagar pengaman” stabilitas politik Indonesia. Beberapa alasan utama yang ia sampaikan:
- Mencegah Fragmentasi Politik — Jika ambang batas dihapus atau diturunkan, jumlah partai di DPR bisa melonjak hingga 20–30 partai. Akibatnya, pembentukan koalisi pemerintahan menjadi sangat sulit dan rawan konflik
- Menjaga Efisiensi Pengambilan Keputusan — DPR dengan terlalu banyak fraksi kecil akan menyulitkan pembahasan undang-undang dan pengawasan pemerintah
- Melindungi Kualitas Demokrasi — Partai kecil yang hanya punya sedikit suara sering kali tidak punya visi jelas dan cenderung jadi “kingmaker” dalam koalisi, sehingga rawan transaksional politik
- Pengalaman Negara Lain — Cak Imin menyebut negara-negara dengan ambang batas rendah sering mengalami instabilitas pemerintahan dan krisis politik berulang
Ia menegaskan: “Ambang batas 4% sudah terbukti menjaga stabilitas. Jika kita turunkan, Indonesia bisa jadi seperti negara-negara dengan parlemen yang terlalu ramai dan tidak efektif.”
Respons Partai Kecil & Pengamat Politik
Partai-partai kecil yang saat ini kesulitan mencapai 4% langsung bereaksi keras. Beberapa menyebut pernyataan Cak Imin sebagai “sikap egois” partai besar yang ingin mempertahankan dominasi. “Kalau ambang batas diturunkan, demokrasi akan lebih inklusif dan banyak suara rakyat terwakili,” kata salah satu pimpinan partai non-parlemen.
Pengamat politik dari CSIS dan LIPI menilai argumen Cak Imin memiliki dasar kuat. “Fragmentasi politik memang bisa melemahkan pemerintahan. Tapi di sisi lain, ambang batas tinggi juga membatasi representasi kelompok kecil dan minoritas,” kata salah satu pengamat.
Implikasi Politik Besar Menuju Pemilu 2029
Isu ambang batas parlemen ini diprediksi akan menjadi salah satu topik paling panas dalam revisi UU Pemilu mendatang. Jika ambang batas tetap 4% atau bahkan dinaikkan, partai-partai kecil akan semakin terancam punah. Sebaliknya, jika diturunkan menjadi 2–3% atau dihapus, peta politik Indonesia akan berubah drastis dengan munculnya puluhan partai baru di DPR.
Bagi PSI, PKB, dan partai menengah, mempertahankan ambang batas tinggi menjadi strategi untuk menjaga posisi mereka di papan tengah dan atas.
Ambang Batas Parlemen – Pagar Stabilitas atau Penghalang Demokrasi?
Pernyataan Cak Imin yang menegaskan pentingnya ambang batas parlemen 4% langsung memicu diskusi nasional. Apakah ini murni demi stabilitas politik nasional, atau ada kepentingan partai besar untuk mempertahankan dominasi? Yang pasti, isu ini akan terus panas hingga revisi UU Pemilu selesai.
Cak Imin: ambang batas parlemen harus tetap tinggi demi stabilitas politik—pendapat kontroversial yang bikin heboh!
