Halo Jakarta – Komisi IV DPR RI geram besar terhadap kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni. Seruan pengunduran diri langsung dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV Usman Husin dari Fraksi PKB dalam rapat kerja dengan KLHK pada Kamis 4 Desember 2025 di Senayan Jakarta Pusat. Kritik pedas ini muncul di tengah bencana banjir dan longsor parah di Pulau Sumatera yang tewaskan ratusan jiwa. Usman menilai Raja Juli tidak paham kehutanan dan gagal hentikan izin pelepasan kawasan hutan di daerah rawan bencana. Pernyataan ini langsung jadi sorotan nasional dan picu perdebatan soal akuntabilitas menteri serta pengelolaan hutan Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya.
Latar Belakang Rapat Kerja dan Isu Bencana Sumatera
Rapat kerja Komisi IV dengan KLHK awalnya bahas kinerja kementerian sepanjang 2025. Namun suasana cepat memanas ketika topik bergeser ke bencana di Sumatera. Hujan ekstrem sejak akhir November 2025 picu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BNPB catat 303 tewas dan 279 hilang. Usman soroti deforestasi sebagai pemicu utama. Ia bilang izin pelepas kawasan hutan masih diterbitkan meski daerah itu rawan bencana. Rapat ini jadi ajang audit kinerja KLHK setelah arahan Presiden Prabowo Subianto saat tunjuk Raja Juli untuk jaga hutan ketat dan berani tindak pelaku perubahan fungsi hutan.
Alasan Usman Husin Minta Raja Juli Mundur
Usman Husin tak segan tegur Raja Juli langsung. Ia tuntut hentikan total izin pelepasan kawasan hutan di Sumatera. Namun KLHK malah keluarkan izin di Tapanuli Selatan pada Oktober 2025. Izin itu baru keluar 30 November meski bupati sudah protes keras. Usman menegaskan bahwa pernyataan Raja Juli soal pengetatan izin tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ia juga kritik kurangnya pemahaman Raja Juli soal restorasi hutan. Usman tanya kapan pohon besar yang hilang bisa ditanam kembali dan hidup. Ia soroti pohon berdiameter 2 meter yang butuh puluhan tahun untuk tumbuh lagi. Karena itu Usman minta timeline restorasi jelas. Di akhir ia tegas sarankan Raja Juli mundur kalau tidak mampu. Pernyataan ini langsung viral dan dapat dukungan dari anggota Komisi IV lain seperti Ahmad Yohan.
Respons Raja Juli Antoni di Rapat yang Sama
Raja Juli Antoni langsung bela diri. Ia klaim tak pernah keluarkan izin penebangan baru selama setahun jabatannya. Ia hanya terbitkan izin jasa lingkungan atau restorasi ekosistem. Raja Juli tekankan bahwa ia patuhi arahan Presiden Prabowo untuk jaga hutan ketat. Ia bilang tidak pernah turunkan fungsi hutan satu jengkal pun di tiga provinsi terdampak. KLHK juga ambil sampel kayu gelondong yang terbawa banjir untuk verifikasi asal-usulnya. Namun Usman tetap kecewa dan anggap jawaban Raja Juli hanya lempar masalah ke masa lalu.
Implikasi Politik dan Tekanan DPR ke Pemerintahan Prabowo
Seruan mundur Raja Juli jadi ujian awal kabinet Prabowo. Kritik datang dari Usman Husin yang berasal dari PKB, partai koalisi pemerintah. Ini tunjukkan DPR tak segan tekan eksekutif meski dari fraksi pendukung. Ahmad Yohan dukung dengan bilang ayat hadis akhirnya terjadi. Kalau Raja Juli mundur, ini jadi preseden bahwa menteri harus paham isu lintas sektoral seperti kehutanan dan bencana. Prabowo yang janji lindungi hutan mungkin instruksikan audit internal KLHK.
Konteks Bencana Sumatera dan Dugaan Deforestasi
Bencana Sumatera jadi katalisator kritik. Aceh catat 47 tewas, Sumut 166 tewas, Sumbar 90 tewas, total 303 jiwa hilang. Deforestasi di hulu sungai jadi penyebab utama. Pakar lingkungan USU Prof Delvian sebut 68 persen hutan primer di Tapanuli hilang dalam 10 tahun terakhir akibat tambang ilegal dan perkebunan sawit. Akibatnya tanah tak lagi mampu serap air hujan ekstrem. KPK dan BPKP sudah turun untuk audit izin tambang dan penebangan liar di sekitar lokasi.
Respons Publik dan Media Sosial
Pernyataan Usman langsung viral di X dan TikTok dengan tagar #RajaJuliMundur trending. Warga Sumatera dukung penuh karena merasakan dampak langsung. LSM seperti WALHI tuntut audit nasional. Media nasional soroti kontradiksi izin Tapanuli. Raja Juli yang mantan Wakil Menteri era Siti Nurbaya kini hadapi ujian terbesar kariernya.
Langkah Selanjutnya dari DPR dan Pemerintah
Komisi IV rencana panggil Raja Juli lagi minggu depan untuk laporan restorasi Sumatera. DPR bisa usul reshuffle kalau tak ada perubahan nyata. Prabowo yang prioritaskan lingkungan mungkin ganti menteri untuk jaga kredibilitas. Kasus ini jadi pelajaran bahwa kabinet butuh menteri ahli, bukan hanya politisi.
Indonesia butuh pemimpin kehutanan yang paham lapangan. Raja Juli harus buktikan kemampuan atau mundur demi kepentingan nasional.
