Halo Jakarta – Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, secara resmi melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan ini terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong yang dilakukan Rismon terhadap JK. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam isu ijazah palsu.
Jokowi sendiri memberikan tanggapan singkat namun tegas. Ia menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada proses hukum yang berlaku dan memilih tidak berspekulasi lebih jauh.
Kronologi Lengkap Kasus Pelaporan JK terhadap Rismon Sianipar
Pada Rabu, 8 April 2026, Jusuf Kalla mendatangi gedung Bareskrim Polri bersama tim hukumnya. Ia tiba sekitar pukul 11.00 WIB dan keluar sekitar pukul 13.10 WIB. JK melaporkan Rismon atas tuduhan bahwa dirinya membiayai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengungkap isu ijazah palsu Jokowi.
Menurut JK, pernyataan Rismon tersebut sangat merugikan dirinya karena mengandung fitnah. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membayar siapa pun dalam jumlah besar seperti yang dituduhkan, termasuk Rp 5 miliar yang disebut-sebut dalam pemberitaan.
“Saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata cukup panjang juga prosesnya. Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap merugikan saya karena mengatakan saya ini membiayai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi,” kata JK kepada wartawan.
Laporan tersebut telah diterima Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/135/IV/SPKT Bareskrim Polri tanggal 8 April 2026. JK menyatakan bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk penghinaan yang mencederai martabatnya sebagai mantan Wakil Presiden.
Respons dan Pernyataan Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan tanggapan saat ditanya wartawan di Solo pada Jumat, 10 April 2026. Jokowi menilai langkah JK yang melaporkan Rismon ke jalur hukum adalah hal yang baik.
“Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang baik,” ujar Jokowi.
Namun, Jokowi menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai kasus ini. Ia memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.
“Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada,” tambahnya.
Sikap Jokowi yang tenang dan menyerahkan ke hukum ini mendapat apresiasi dari banyak kalangan. Ia dianggap menunjukkan kedewasaan politik dengan tidak ikut campur dalam polemik yang sedang berlangsung.
Bantahan dari Pengacara Rismon Sianipar
Pengacara Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, membantah tuduhan yang dilontarkan JK. Menurutnya, kliennya tidak pernah membuat pernyataan persis seperti yang dipersoalkan JK. Jahmada menyatakan bahwa Rismon hanya menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang ia terima, bukan tuduhan langsung.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Polri. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk klarifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.
Latar Belakang Isu Ijazah Palsu Jokowi
Isu ijazah palsu Jokowi sempat menjadi kontroversi besar menjelang dan selama Pilpres 2024. Berbagai pihak, termasuk Roy Suryo, sempat mengungkap dugaan ketidakabsahan ijazah Presiden Jokowi. Meski Jokowi dan pihak Istana sudah berkali-kali membantah dan menunjukkan dokumen asli, isu ini terus muncul secara berkala.
Jusuf Kalla, yang dikenal dekat dengan Jokowi, merasa tersinggung karena namanya disebut-sebut sebagai pihak yang membiayai upaya pengungkapan isu tersebut. Ia memutuskan untuk mengambil langkah hukum agar nama baiknya tidak terus tercoreng.
Reaksi Publik dan Pengamat Politik
Kasus ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan kalangan politik. Sebagian masyarakat mendukung langkah JK yang melaporkan ke Bareskrim karena dianggap sebagai upaya menjaga marwah dan nama baik. Sementara itu, sebagian lain menilai isu ini hanya akan membuang-buang waktu aparat penegak hukum dan sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.
Pengamat politik menilai sikap Jokowi yang menyerahkan ke proses hukum menunjukkan kedewasaan dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Hal ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa mantan Presiden tidak ingin terlibat dalam polemik yang bisa mengganggu fokus pemerintahan Prabowo-Gibran.
Implikasi Hukum dan Politik ke Depan
Kasus ini berpotensi menjadi preseden penting dalam penanganan isu pencemaran nama baik di ranah politik. Jika Rismon terbukti bersalah, ia bisa dijerat dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi bohong.
Di sisi politik, kasus ini menunjukkan bahwa isu lama seperti ijazah Jokowi masih bisa muncul kembali dan memicu konflik. Hal ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi publik, terutama yang bersifat sensitif.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Kasus pelaporan JK terhadap Rismon Sianipar menunjukkan betapa sensitifnya isu-isu yang menyangkut nama baik tokoh publik. Jokowi memilih sikap bijak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum, sementara JK tegas membela martabatnya melalui jalur resmi.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang belum terbukti kebenarannya. Yang terpenting, proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar keadilan dapat ditegakkan.
Apakah Anda mendukung langkah Jusuf Kalla yang melaporkan Rismon ke Bareskrim? Bagaimana pendapat Anda tentang sikap Jokowi yang menyerahkan ke proses hukum? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah!
