Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, membantah keras tuduhan bahwa ia menerima komisi dari perlindungan situs judi online saat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (2023-2024). Nama Budi Arie terseret dalam dakwaan kasus suap di Kementerian Kominfo, tetapi ia menyebut tuduhan itu “narasi penuh kebohongan”. Apa fakta di balik kasus ini? Simak ulasan berikut untuk pembaca Halo Jakarta!
Munculnya Tudingan Suap
Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025 mengungkap dakwaan suap terkait pengamanan situs judi online. Jaksa menyebut Budi Arie menerima 50% komisi dari Rp 8 juta per situs yang dilindungi. Akibatnya, publik mempertanyakan integritas mantan Menkominfo tersebut. Namun, Budi Arie menegaskan bahwa praktik ini terjadi sebelum ia menjabat.
Budi Arie: Saya Tidak Terlibat!
Dalam wawancara di siniar Gaspol! Kompas.com pada 23 Mei 2025, Budi Arie menolak semua tuduhan. Ia menjelaskan bahwa pelaku suap, seperti terdakwa Zulkarnaen Apriliantony, sudah menjalankan aksi ilegal sebelum ia menjadi menteri. Selain itu, Budi Arie mengaku tidak pernah menerima dana dari kesepakatan tersebut.
“Mereka hanya mencatut nama saya untuk kepentingan mereka,” tegas Budi Arie.
Fakta dari Sidang
Dakwaan menyebut empat terdakwa: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Mereka diduga mengamankan situs judi online agar tidak diblokir Kominfo, dengan pembagian komisi:
- Zulkarnaen: 30%
- Adhi Kismanto: 20%
- Budi Arie: 50% (tuduhan, tetapi ia bantah).
Oleh karena itu, Budi Arie menegaskan tidak ada aliran dana kepadanya. Sementara itu, Zulkarnaen, yang disebut dekat dengannya, juga membantah keterlibatan Budi di persidangan.
Rekam Jejak Pemberantasan Judi Online
Budi Arie menegaskan bahwa ia justru memimpin pemberantasan judi online selama menjabat Menkominfo. Misalnya, Kominfo memblokir 3,8 juta situs ilegal dalam 15 bulan masa jabatannya. Dengan demikian, tuduhan tersebut bertentangan dengan upayanya. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, membela Budi, menyebut dakwaan hanya rencana terdakwa tanpa bukti kuat.
Sikap Istana dan Langkah Hukum
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan Istana tidak akan mengintervensi proses hukum. Menurutnya, sidang akan mengungkap kebenaran. Selain itu, Kejaksaan Agung berencana memanggil Budi Arie sebagai saksi. Budi menyatakan siap memberikan keterangan untuk membuktikan ketidakterlibatannya.
Mengapa Ini Penting untuk Jakarta?
Judi online merugikan masyarakat, dengan kerugian nasional mencapai Rp 1.000 triliun. Bagi warga Jakarta, kasus ini menyoroti bahaya situs ilegal yang menargetkan anak muda. Meskipun demikian, tuduhan tanpa bukti dapat merusak kepercayaan publik. Apakah Anda peduli dengan isu ini? Edukasi digital adalah kunci untuk melindungi komunitas kita.
Cara Melawan Judi Online
Berikut langkah praktis:
- Tingkatkan literasi digital untuk mengenali situs ilegal.
- Laporkan situs judi online ke Komdigi atau kepolisian.
- Dukung penegakan hukum terhadap pelaku suap.
Jadi, mari wujudkan Jakarta yang bebas dari judi online!
