Demo Ojol 2025 mengguncang Jakarta pada 20 Mei 2025. Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir berencana mematikan aplikasi secara serentak dalam aksi “off-bid” massal. Mereka memprotes potongan aplikasi hingga 70%, jauh melampaui batas 20% pada Kepmenhub KP 1001/2022. Asosiasi Garda Indonesia, dipimpin Igun Wicaksono, menyerukan aksi “Aksi Akbar 205” di Istana Merdeka, Kemenhub, dan kantor aplikator. Pengemudi menuntut tarif adil dan revisi regulasi. Aksi ini berpotensi melumpuhkan layanan dan memacetkan Jakarta. Apa saja tuntutan dan dampaknya? Simak ulasan berikut!
Rencana Aksi: Off-Bid dan Demonstrasi Massal
Pengemudi ojol dan kurir memulai aksi pada pukul 13.00 WIB. Misalnya, mereka menargetkan Kemenhub, DPR RI, dan kantor Gojek serta Grab. Keren ini, ribuan pengemudi dari Jabodetabek, Jawa, hingga Sumatra bergabung. Akibatnya, off-bid massal dapat menghentikan layanan transportasi dan antar makanan. Oleh karena itu, Garda Indonesia meminta maaf atas potensi kemacetan. Sementara itu, aksi menyoroti pelanggaran regulasi aplikator.
Tuntutan Utama: Potongan Maksimal 10%
Pengemudi mengajukan lima tuntutan kunci. Pertama, mereka menuntut potongan aplikasi maksimal 10%. Kedua, mereka meminta penghapusan tarif hemat yang merugikan. Ketiga, mereka mendesak sanksi tegas bagi aplikator pelanggar. Dengan demikian, Igun Wicaksono menegaskan pelanggaran potongan hingga 50–70% harus dihentikan. Meski begitu, Adian Napitupulu dari DPR mendukung potongan 10% untuk kesejahteraan. Keren ini, pengemudi menuntut revisi Permenkominfo No. 1/2012.
Respons Aplikator: Patuh Regulasi?
Aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim memberikan tanggapan. Contohnya, Gojek mengklaim potongan hanya 15%+5% untuk kesejahteraan. Selain itu, Grab menegaskan kepatuhan pada Kepmenhub KP 1001/2022. Maxim menyatakan potongan maksimal 15%, dengan program pengurangan. Namun, Igun membantah, menyebut potongan di lapangan jauh lebih tinggi, menurut Bisnis.com. Keren ini, pengemudi menilai aplikator sengaja melanggar. Dengan demikian, Komdigi berjanji berkoordinasi dengan platform.
Regulasi Pemerintah: Jalan Tengah Dicari
Pemerintah menghadapi tekanan besar. Pertama, Kemenhub menyatakan kewenangan sanksi ada pada Komdigi. Kedua, Komdigi berencana mendiskusikan solusi dengan aplikator. Ketiga, Kemenaker mendorong regulasi THR ojol. Oleh karena itu, Noel dari Kemenaker menegaskan perlindungan pekerja. Meski begitu, pengemudi menilai pemerintah lamban menegakkan aturan. Karena ini, aksi ini menjadi momentum evaluasi regulasi.
Dampak Masyarakat: Jakarta Lumpuh?
Demo Ojol 2025 berpotensi mengganggu aktivitas. Contohnya, off-bid massal dapat menghentikan layanan Gojek dan Grab. Selain itu, kemacetan di Jakarta diprediksi parah. Dengan demikian, Garda Indonesia meminta pengertian masyarakat. Namun, komunitas ojol Jakarta Utara menolak ikut demo, khawatir merusak citra. Karena ini, publik diimbau mencari alternatif transportasi. Sebaliknya, aksi ini meningkatkan kesadaran akan kesejahteraan pengemudi.
Cara Publik Mendukung
Masyarakat dapat membantu:
- Gunakan transportasi alternatif pada 20 Mei 2025.
- Dukung regulasi adil melalui media sosial.
- Laporkan pelanggaran aplikator ke Komdigi.
- Hargai kerja pengemudi dengan tip lebih.
Sementara itu, pemerintah perlu mempercepat revisi regulasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pengemudi, aplikator, dan regulator menjadi kunci. Meski begitu, solidaritas pengemudi memperkuat tuntutan.
Momentum Perubahan Kesejahteraan
Demo Ojol 2025 menandai perjuangan pengemudi ojol dan kurir untuk kesejahteraan. Dengan off-bid massal dan aksi “Aksi Akbar 205”, mereka menuntut potongan adil dan perlindungan regulasi. Dampaknya mengguncang Jakarta, namun membuka dialog untuk solusi. Bagaimana Anda menilai aksi ini? Tulis pandapat Anda di kolom komentar dan ikuti perkembangan di situs kami!
