Polemik Ijazah Jokowi 2025 mengguncang politik Indonesia setelah Megawati Soekarnoputri angkat bicara pada 14 Mei 2025. Ketua Umum PDIP menyarankan Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya untuk meredam tuduhan ijazah palsu yang viral di media sosial. Namun, kuasa hukum Jokowi, Rivai, menolak saran itu, menyebut isu ini sengaja dipolitisasi. Jokowi sendiri menyerahkan dua ijazah ke polisi untuk penyelidikan, menurut Inilah.com. Dengan tuduhan yang belum terbukti, publik terbelah antara menuntut transparansi dan mencurigai motif politik. Apa yang memicu polemik ini? Simak ulasan berikut!
Awal Mula Polemik: Tuduhan Ijazah Palsu
Akun X menyebarkan dokumen mencurigakan sejak awal 2025, mempertanyakan keabsahan ijazah sarjana Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Keren ini, tuduhan ini memanas hingga memicu spekulasi luas di media sosial. Akibatnya, netizen berspekulasi tentang serangan politik pasca-kepresidenan Jokowi. Oleh karena itu, polisi memulai penyelidikan dengan memeriksa dua ijazah yang Jokowi serahkan, menurut Detik.com. Namun, hingga kini, tidak ada bukti kuat yang mendukung tuduhan ijazah palsu.
Respons Jokowi: Serahkan Ijazah ke Polisi
Jokowi menangani polemik dengan tenang. Kuasa hukumnya, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa Jokowi telah menyerahkan dua ijazah ke Polri untuk verifikasi, menurut Inilah.com. “Klien kami siap memberikan keterangan kapan saja,” ujar Yakup. Sementara itu, Rivai, pengacara lain, membantah saran Megawati untuk mempublikasikan ijazah, menyebut isu ini sebagai politisasi murahan, menurut @detikcom. Dengan demikian, Jokowi memilih jalur hukum ketimbang debat terbuka. Meski begitu, pendekatan ini memicu pro dan kontra di kalangan publik
Megawati Buka Suara: Saran Tunjukkan Ijazah
Megawati Soekarnoputri mengomentari Polemik Ijazah Jokowi 2025 dalam acara PDIP pada 14 Mei 2025. “Kalau ijazahnya asli, tunjukkan saja, ‘ini ijazah saya’,” tegasnya, menurut @IndoPopBase. Ia menilai langkah sederhana ini bisa mengakhiri keriuhan. Selain itu, politisi PDIP Adian Napitupulu menyebut pernyataan Megawati mencerminkan logika sederhana, menurut @detikcom. Sebaliknya, relawan Projo menilai Megawati seharusnya mendesak penuduh menghentikan fitnah, mengingat Jokowi telah menempuh jalur hukum, menurut @detikcom. Keren ini, pernyataan Megawati memanaskan diskusi di X.
Reaksi Publik dan Politik: Polarisasi Meningkat
Publik terpecah atas isu ini. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung saran Megawati, menilai transparansi akan meredam spekulasi, menurut @detikcom. Namun, pendukung Jokowi, seperti relawan Projo, menyebut tuduhan ini sebagai fitnah politik, menegaskan ijazah sudah diserahkan ke polisi, menurut @detikcom. Misalnya, netizen di X mempertanyakan motif di balik isu ini, dengan beberapa menyebutnya upaya melemahkan legacy Jokowi. Dengan demikian, polemik ini memperdalam jurang antara kubu Jokowi dan PDIP, yang hubungannya tegang sejak 2023, menurut Tempo.co.
Implikasi Politik dan Hukum
Polemik Ijazah Jokowi 2025 membawa dampak besar:
- Politik: Isu ini memperlebar jarak antara Jokowi dan PDIP, terutama setelah Megawati menolak usulan masa jabatan ketiga Jokowi pada 2024, menurut Al Jazeera
- Hukum: Penyelidikan polisi atas ijazah Jokowi akan menentukan kebenaran tuduhan, dengan potensi sanksi bagi penuduh jika terbukti fitnah, menurut Inilah.com.
- Publik: Kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi, presiden dua periode yang dikenal sebagai reformis, diuji, menurut South China Morning Post.
Sementara itu, pengamat politik menilai polemik ini bisa memengaruhi dinamika Pemilu 2029, menurut Netralnews. Oleh karena itu, kejelasan hukum dan transparansi menjadi krusial.
Akhir Polemik atau Awal Drama Baru?
Polemik Ijazah Jokowi 2025 menempatkan Jokowi, Megawati, dan publik di ujung tanduk. Dengan Jokowi memilih jalur hukum dan Megawati menyerukan transparansi, isu ini masih jauh dari selesai. Akankah penyelidikan polisi mengakhiri tuduhan, atau memicu konflik politik baru? Tulis pandapat Anda di kolom komentar dan ikuti perkembangan di situs kami!
